TVRINews, Sulawesi Selatan
Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyoroti tingginya beban operasional yang dihadapi pelaku industri di Sulawesi Selatan. Kewajiban pajak, penurunan pendapatan, serta mahalnya harga dan keterbatasan pasokan solar dinilai semakin menekan keberlangsungan usaha.
Persoalan tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (9/10/2026). Dalam agenda itu, Komisi VII membahas berbagai tantangan sektor industri bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan kementerian mitra kerja.
Novita menilai pelaku usaha menghadapi tekanan dari berbagai sisi, sementara kondisi pendapatan belum memberikan ruang yang cukup untuk menanggung kenaikan biaya operasional.
“Pelaku industri hari ini itu sudah dicekik dari semua sisi, dari pajak, dari pendapatan, cari duit itu katanya sekarang susah sekali,” ujar Novita saat membahas persoalan tersebut bersama mitra kerja dalam keterangan yang dikutip, Minggu, 11 Oktober 2026.
Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu juga menyoroti persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang berdampak langsung terhadap aktivitas industri. Menurutnya, keterbatasan pasokan dan tingginya harga solar di lapangan meningkatkan biaya operasional, terutama bagi sektor logistik dan industri manufaktur.
“Keterbatasan solar ini menjadi hambatan besar bagi pelaku industri karena mahalnya harga solar tentunya makin mencekik, tidak hanya pelaku industri yang melakukan jasa logistik saja tapi juga mereka yang berkaitan dengan pabrik pasok,” lanjutnya.
Kenaikan Biaya Sulit Diteruskan ke Konsumen
Tekanan biaya produksi semakin berat karena pelaku usaha tidak leluasa menaikkan harga jual produk. Di tengah daya beli masyarakat yang terbatas, kenaikan harga berisiko menambah beban konsumen sekaligus memengaruhi daya saing produk.
Novita menegaskan, kondisi tersebut membuat pengusaha berada dalam posisi sulit karena peningkatan biaya tidak selalu dapat diimbangi dengan kenaikan pendapatan.
“(Mereka) tidak bisa menaikkan harga jual karena daya beli masyarakat kita tidak bisa dipaksa,” tegas Novita.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian karena keberlangsungan industri berkaitan dengan rantai pasok, kegiatan distribusi, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Tekanan yang terus berlangsung berpotensi menghambat produktivitas apabila tidak diikuti langkah penanganan yang tepat.
Komisi VII Tampung Aspirasi Pelaku Industri
Melalui kunjungan kerja reses tersebut, Komisi VII DPR RI berupaya menghimpun persoalan yang dihadapi dunia usaha di Sulawesi Selatan untuk menjadi bahan pembahasan dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Aspirasi yang disampaikan diharapkan menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, termasuk upaya menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, adil, dan kompetitif, khususnya bagi kawasan Indonesia Timur.
Persoalan pajak, ketersediaan energi, serta biaya distribusi menjadi sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian agar pelaku industri dapat mempertahankan kegiatan usaha dan meningkatkan daya saing.
