TVRINews – Jakarta
Pemerintah menargetkan ekspansi ekonomi mencapai 6 persen pada 2027 melalui penguatan ekosistem digital, infrastruktur teknologi, dan kerja sama kawasan.
Pemerintah Republik Indonesia menempatkan penguatan sektor ekonomi berbasis teknologi sebagai pilar utama untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,0 persen pada tahun 2027.
Sektor digital diproyeksikan menjadi mesin pendorong kinerja perekonomian domestik pasca-pencapaian pertumbuhan sebesar 5,45 persen pada paruh pertama tahun 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pencapaian sasaran makro tersebut menuntut pemenuhan tiga fondasi utama, yaitu laju penanaman modal yang melampaui pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), peningkatan efisiensi tenaga kerja, serta perluasan komoditas ekspor yang memiliki nilai tambah tinggi.
"Laju investasi ditargetkan bertumbuh pada kisaran 8 hingga 9 persen, atau setara dengan perolehan kapital senilai Rp2.258 triliun," ujar Airlangga dalam keterangannya.
Integrasi Rantai Nilai dan Kerangka Kawasan
Laju transaksi ekonomi digital nasional mencatatkan tren positif dengan perkiraan nilai transaksi bruto (Gross Merchandise Value) mendekati angka USD100 miliar pada 2025, atau tumbuh 14 persen secara tahunan. Akselerasi tersebut ditopang oleh perluasan adopsi sistem pembayaran digital QRIS yang kini menjangkau 65,77 juta pengguna dan 44,86 juta mitra usaha.
Guna memperkuat daya saing, pemerintah mengarahkan integrasi ekosistem digital secara menyeluruh, mencakup pengembangan sumber daya manusia berkeahlian khusus, penyiapan industri semikonduktor, pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), serta penyediaan infrastruktur pendukung seperti pusat data (data center).
Di lingkup regional, perundingan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) telah dirampungkan dan dijadwalkan bakal ditandatangani pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Filipina pada November 2026.
Proses ratifikasi kesepakatan tersebut ditargetkan rampung dalam waktu 180 hari setelah penandatanganan. Berdasarkan analisis Boston Consulting Group, implementasi DEFA berpotensi melipatgandakan nilai ekonomi digital kawasan ASEAN dari USD1 triliun menjadi USD2 triliun pada 2030.
Infrastruktur Modern dan Keamanan Kriptografi
Pertumbuhan volume pembayaran nontunai yang mencatatkan angka 12,99 miliar transaksi pada triwulan ketiga 2025 menurut catatan Bank Indonesia diimbangi dengan peningkatan ketahanan siber. Pemerintah bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) membentuk Gugus Tugas Nasional untuk mengawasi migrasi Post-Quantum Cryptography (PQC). Langkah antisipatif ini dirancang guna melindungi data terenkripsi nasional dari potensi kejahatan Harvest Now, Decrypt Later (HNDL) berbasis komputasi kuantum.
Di sektor fisik, ekspansi pusat data nasional terus bergerak cepat. Kapasitas pusat data aktif saat ini berada di rentang 600 hingga 700 megawatt, dengan potensi komitmen dalam tahap perencanaan mencapai 1,3 gigawatt bernilai investasi antara USD15 miliar hingga USD20 miliar. Selain itu, produsen chip global NVIDIA tengah melakukan penjajakan tahap awal untuk merealisasikan investasi senilai USD4,5 miliar di kawasan FTZ Batam.
Pasar e-commerce Indonesia turut memegang peranan dominan di Asia Tenggara dengan estimasi nilai transaksi melampaui USD71 miliar. Pada ajang Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) akhir 2026, pemerintah menargetkan pencapaian nilai transaksi sebesar Rp40 triliun.
Lebih lanjut, keterlibatan Indonesia dalam lembaga kerja sama global World AI Collaboration Organization (WAICO) diperkirakan berpotensi menarik arus modal masuk hingga USD12 miliar selama kurun waktu 2026–2030.
Airlangga menegaskan bahwa keberhasilan transformasi ekonomi ini membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh elemen, mulai dari pelaku usaha hingga akademisi, agar dampak pembangunan dapat terdistribusi secara merata bagi masyarakat.
