TVRINews, Bali
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memulai pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan di Kabupaten Jembrana, Bali. Pengembangan tersebut diarahkan untuk menjadikan PPN Pengambengan sebagai pelabuhan perikanan berkelas dunia yang mengintegrasikan kegiatan penangkapan, pengolahan, hingga distribusi hasil perikanan ke pasar global.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, proses perencanaan hingga dimulainya proyek Integrated Fishing Ports and International Fish Market Phase I membutuhkan waktu cukup panjang. Menurutnya, pemerintah tidak hanya menyiapkan pendanaan, tetapi juga memastikan dukungan dari pelaku usaha dan masyarakat nelayan.
KKP juga memastikan pengembangan pelabuhan dapat mengakomodasi kebutuhan pelaku usaha perikanan, baik skala kecil maupun besar, termasuk nelayan tradisional di wilayah setempat.
Melalui pengembangan tersebut, PPN Pengambengan yang selama ini berfokus pada layanan kepelabuhanan akan terintegrasi dengan industri pengolahan, pemasaran, hingga distribusi hasil perikanan. Jenis ikan yang didaratkan juga akan diperluas, termasuk tuna.
Selain kegiatan perikanan, konsep pembangunan dan operasional pelabuhan dirancang ramah lingkungan serta berpotensi menjadi destinasi wisata baru di wilayah barat Pulau Bali.
“Pembangunan ini selain untuk pengembangan ekonomi, harapannya menjadi tempat yang mengombinasikan industri perikanan modern dan pariwisata, sehingga membawa peluang yang baik untuk masa depan Bali,”kata Menteri Trenggono dalam keterangan yang diterima tvrinews, Selasa, 29 September 2026.
Pengembangan PPN Pengambengan juga mencakup perluasan kawasan pelabuhan. Luas kawasan yang sebelumnya 13,5 hektare akan menjadi 49,3 hektare. Sementara luas kolam pelabuhan bertambah dari 24 hektare menjadi 88,3 hektare.
Kapasitas pelabuhan nantinya mampu menampung hingga 1.600 kapal, meningkat dari kapasitas sebelumnya sebanyak 1.273 kapal. Perluasan kolam labuh tersebut juga memungkinkan PPN Pengambengan menerima kapal-kapal perikanan bertonase besar dari Pelabuhan Benoa.
Dari sisi produktivitas, volume pendaratan ikan ditargetkan meningkat dari 61.300 ton per tahun menjadi 124.000 ton per tahun. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga diproyeksikan mencapai Rp104 miliar per tahun, dari posisi saat ini sekitar Rp48 miliar per tahun.
Pengembangan pelabuhan tersebut diperkirakan mampu menyerap sekitar 25.000 tenaga kerja, atau hampir tiga kali lipat dibandingkan jumlah pekerja saat ini.
Proyek yang didukung Islamic Development Bank (IsDB) itu ditargetkan selesai pada akhir 2029 dengan nilai kontrak mencapai Rp1,27 triliun. Selain PPN Pengambengan, modernisasi pelabuhan perikanan juga berlangsung di PPN Kejawanan, Cirebon.
Perwakilan IsDB Anisa Pratiwi mengatakan, pengembangan pelabuhan perikanan sejalan dengan upaya pemerintah mengembangkan ekonomi biru yang produktif dan berkelanjutan.
“Pengembangan pelabuhan sangat sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia untuk mendorong ekonomi biru yang produktif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan sekaligus menjaga keberlanjutannya bagi generasi mendatang. Harapan kami, pengembangan PPN ini, baik itu di Cirebon maupun yang di Pengambengan, bisa semakin mengembangkan potensi perikanan Indonesia,” ungkap Anisa Pratiwi.
Gubernur Bali I Wayan Koster menyatakan dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah terhadap pengembangan PPN Pengambengan. Menurutnya, modernisasi fasilitas perikanan dan peningkatan layanan pelabuhan sejalan dengan strategi Pemprov Bali dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sektor maritim.
“Ini program luar biasa, pertama dan terbesar di Indonesia, yang akan meningkatkan nilai ekonomi Bali, meningkatkan kesejahteraan para nelayan, bahkan perikanan dari hulu sampai hilir,”ujar I Wayan.
