TVRINews – Jakarta
Bapanas Menegaskan Bantuan SPHP Hanya Dikucurkan Jika Harga Kedelai Melampaui Batas Acuan di Daerah.
Pemerintah Indonesia menyiapkan dana cadangan sebesar Rp100 miliar untuk mengantisipasi lonjakan harga kedelai di tingkat pengrajin tahu dan tempe. Meski demikian, intervensi pasar melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tersebut tidak akan disalurkan secara otomatis selama pergerakan harga komoditas utama ini masih dalam batas aman.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Hermawan, menegaskan bahwa eksekusi skema SPHP kedelai bakal memperhitungkan kondisi riil pasokan, indikator harga, serta dinamika geografis di setiap daerah.
"Skema SPHP kedelai bukanlah bentuk subsidi yang langsung mengucur setiap saat. Implementasinya dijalankan secara terukur sesuai regulasi, dengan mempertimbangkan dinamika harga serta kekuatan pasokan di lapangan," ujar Hermawan dalam keterangan di laman resminya Sabtu 17 Oktober 2026.
Berdasarkan evaluasi Bapanas, tingkat harga kedelai impor di tingkat produsen saat ini terpantau masih berada di bawah kriteria Harga Acuan Penjualan (HAP). Merujuk data Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo), rata-rata harga kedelai impor di kawasan Pulau Jawa pada pekan pertama Oktober 2026 berada pada posisi Rp11.573 per kilogram.
Rinciannya, wilayah Banten mencatatkan angka tertinggi sebesar Rp11.900 per kilogram. Adapun DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta berkisar di angka Rp11.850 per kilogram, sementara beberapa area lain bertahan pada level Rp11.300 per kilogram.
Sesuai Keputusan Kepala Bapanas Nomor 330 Tahun 2026, batas HAP kedelai impor di tingkat pengrajin dipatok Rp12.000 per kilogram, sedangkan varietas lokal ditetapkan sebesar Rp11.400 per kilogram.
"Pergerakan harga secara umum relatif terkontrol, terutama di Pulau Jawa yang menjadi sentra terbesar industri olahan kedelai," kata Hermawan melanjutkan.
Alokasi stimulus SPHP senilai Rp100 miliar ini merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam paket insentif ekonomi semester kedua tahun 2026. Skema bantuan prioritas akan diarahkan khusus ke wilayah yang harga kedelainya telah melampaui plafon HAP.
Pemerintah juga mengapresiasi kolaborasi para pelaku usaha rantai pasok yang dinilai konsisten menjaga kestabilan harga. Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengingatkan para importir dan distributor agar tidak melakukan penyesuaian harga secara sepihak yang dapat memberatkan pelaku usaha mikro.
"Kami akan menerjunkan tim untuk memeriksa rantai pasok jika ditemukan dampak negatif pada produsen tahu dan tempe. Pihak penyuplai dilarang keras menaikkan harga secara sewenang-wenang," tegas Amran.
Tantangan Impor dan Kemandirian Pangan
Hingga kini, ketahanan industri olahan kedelai nasional masih menghadapi ketergantungan tinggi pada suplai luar negeri. Proyeksi Kementerian Pertanian menunjukkan total kebutuhan kedelai dalam negeri pada 2026 menembus 2,7 juta ton, di mana sekitar 95 persen atau 2,6 juta ton di antaranya harus dipenuhi lewat jalur impor.
Guna mengurangi ketergantungan impor tersebut, pemerintah terus mendorong peningkatan output produksi dalam negeri. Sebagai gambaran, histori produksi kedelai domestik selama lima tahun terakhir rata-rata mencatatkan angka 227 ribu ton per tahun dari total luas lahan tanam 136 ribu hektare, dengan tingkat produktivitas 1,6 ton per hektare.
Sementara itu, realisasi produksi lokal hingga April 2026 tercatat baru mencapai 4.982 ton dari areal tanam seluas 7.018 hektare.
