TVRINews – Jakarta
Pemerintah mempercepat ekspansi Kawasan Ekonomi Khusus guna mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika ketidakpastian global.
Arus modal masuk ke Indonesia selama dua tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tercatat mencapai Rp3.932 triliun. Capaian fiskal ini diiringi oleh penciptaan lapangan kerja baru bagi 5,4 juta tenaga kerja di berbagai sektor industri domestik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan, kinerja penanaman modal tersebut menunjukkan ketahanan yang solid di tengah eskalasi tantangan makroekonomi internasional. Sepanjang periode Januari hingga September 2026 saja, realisasi penanaman modal dalam dan luar negeri telah menyentuh angka Rp1.539,2 triliun dengan serapan tenaga kerja mencapai 2,1 juta orang.
"Di tengah persaingan ini, secara kumulatif investasi Januari-September mencapai Rp1.539,2 triliun dan menyerap 2,1 juta tenaga kerja. Dalam dua tahun pemerintahan ini total investasi sudah mencapai Rp3.932 triliun dan penyerapan tenaga kerja 5,4 juta. Ini secara keseluruhan," ungkap Airlangga dikutip Rabu 21 Oktober 2026
Pemerintah memandang bahwa capaian tersebut patut diapresiasi mengingat lanskap ekonomi global masih diwarnai oleh kebijakan suku bunga tinggi bank sentral Amerika Serikat (higher for longer). Selain itu, dinamika geopolitik yang berkepanjangan, terutama di kawasan Timur Tengah, turut memberikan tekanan tersendiri terhadap rantai pasok global dan proyeksi pertumbuhan dunia hingga tahun mendatang.
Strategi Ekspansi Kawasan Ekonomi Khusus
Sebagai langkah mitigasi sekaligus motor penggerak untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, pemerintah memprioritaskan penguatan instrumen Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kebijakan ini dinilai krusial untuk menarik minat investor global melalui pemberian insentif fiskal dan kepastian regulasi.
Kendati demikian, pemerintah mengakui bahwa skala pengembangan KEK di tanah air masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Hingga saat ini, total luas wilayah KEK di Indonesia baru mencapai sekitar 24.000 hektare, angka yang masih jauh tertinggal di bawah Malaysia dan Vietnam yang telah mengoptimalkan kawasan serupa hingga kisaran 1,8 juta hingga 2 juta hektare.
"Kalau kita bandingkan beberapa negara mendorong melalui kawasan ekonomi khusus seperti Vietnam dan Malaysia. Mereka sudah punya kawasan ekonomi khusus dengan luasan 1,8 juta sampai 2 juta hektare, sedangkan kita masih 24.000 hektare," kata Airlangga menegaskan perbandingan potensi tersebut.
Melihat disparitas luasan wilayah yang signifikan, pemerintah optimistis bahwa Indonesia memiliki ruang pertumbuhan yang sangat luas. Mengingat luas teritori nasional yang jauh lebih masif, optimalisasi kawasan khusus diyakini mampu menjadi katalisator pemerataan ekonomi di luar Pulau Jawa.
Saat ini, Indonesia telah mengoperasikan sebanyak 25 KEK yang terdistribusi secara nasional, meliputi tujuh kawasan di Pulau Jawa dan 18 kawasan di luar Pulau Jawa. Portofolio sektor kegiatan di dalam kawasan tersebut mencakup 13 kawasan industri, enam kawasan pariwisata, dua kawasan kesehatan, satu kawasan digital, dua kawasan teknologi, serta satu kawasan jasa lainnya.
Secara akumulatif, total realisasi penanaman modal di seluruh KEK telah membukukan angka Rp382,1 triliun yang digerakkan oleh 509 badan usaha aktif, dengan total penyerapan tenaga kerja mencapai sekitar 302 ribu orang. Sementara khusus untuk periode sembilan bulan pertama tahun 2026, KEK menyumbang realisasi investasi sebesar Rp46 triliun serta menyerap tambahan 53 ribu tenaga kerja baru.
