TVRINews, Jakarta
Presiden RI, Prabowo Subianto mengarahkan agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 tetap kredibel dengan menerapkan efisiensi secara terukur. Langkah tersebut ditujukan agar anggaran negara dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur.
Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 30 September 2026.
Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara mengatakan, dalam rapat tersebut dirinya melaporkan penyelesaian proses Rancangan APBN (RAPBN) 2027 yang telah disepakati dan disahkan bersama DPR pada 29 September 2026. Hal itu disampaikannya usai pertemuan.
"Saya melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa kemarin kami telah menyelesaikan proses RAPBN 2027, dan telah menyampaikan kepada Bapak Presiden kemarin paripurna berjalan lancar, dukungan dari DPR sangat-sangat konkret dan sangat-sangat jelas," ujar Suahasil dikutip dari laman Presiden RI, Rabu, 30 September 2026.
Dalam RAPBN 2027, pemerintah menargetkan pendapatan negara mencapai lebih dari Rp3.400 triliun. Sementara itu, belanja negara diproyeksikan mencapai lebih dari Rp4.100 triliun.
"Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja, jumlah pendapatan negara Rp3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara Rp4.100 triliun lebih," terangnya.
Kemudian, Suahasil menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan agar kredibilitas APBN terus dijaga. Efisiensi tetap dilakukan, namun harus terukur sehingga tidak mengurangi kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Arahan Bapak Presiden adalah untuk terus menjaga APBN supaya tetap kredibel dan dilakukan terus efisiensi secara terukur agar yang namanya anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial, dan juga membangun infrastruktur," katanya.
Selain RAPBN 2027, pemerintah turut membahas langkah menjaga kondisi perekonomian dalam jangka pendek. Pembahasan mencakup penguatan berbagai bantuan yang dibutuhkan untuk merespons situasi ekonomi saat ini.
Di sisi lain, pemerintah juga membahas kebutuhan investasi yang akan ditangani oleh Danantara. Suahasil menyebut, APBN dan Danantara akan memperkuat kolaborasi dengan pembagian peran dalam mendukung perekonomian nasional.
"Tadi juga banyak diskusi mengenai investasi yang perlu dilakukan, yang nanti akan di-handle oleh teman-teman di Danantara dan kami berkolaborasi dengan sangat-sangat erat antara Danantara dengan APBN. Jadi ibaratnya Danantara dan APBN itu saling kolaborasi, berbagi tugas supaya menjaga perekonomian Indonesia," tuturnya.
Kemudian Suahasil menjelaskan, APBN akan tetap diarahkan untuk membiayai pelayanan publik, infrastruktur dasar, serta operasional pemerintahan. Sementara Danantara akan memperkuat perannya pada sisi investasi.
"APBN itu membiayai yang sifatnya adalah pelayanan publik, infrastruktur dasar, dan juga kemudian operasional dari pemerintah. Lalu kemudian Danantara itu adalah investasi, investasi akan sangat kuat di Danantara. Tadi kita banyak membicarakan gerak sinergi yang perlu kita lakukan bersama," ucapnya.
Menurut Suahasil, sinergi antara APBN dan Danantara menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga perekonomian sekaligus memastikan penggunaan anggaran dan investasi berjalan sesuai perannya.
Dengan RAPBN 2027 yang telah disahkan bersama DPR, pemerintah selanjutnya akan menjalankan kebijakan fiskal dengan menjaga kredibilitas APBN, menerapkan efisiensi secara terukur, serta memperkuat sinergi investasi untuk mendukung perekonomian nasional.
