TVRINews, Jakarta
Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia untuk periode 2025–2026 diperkirakan mencapai USD 625 miliar, namun kapasitas anggaran pemerintah hanya mampu menutup sekitar 40% dari total tersebut.
Hal tersebut disampaikan Menkeu Sri Mulyani saat menyampaikan paparanya dalam forum International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di hari ke-2 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis 12 Juni 2025.
"Kita semua tahu bahwa forum ini sangat tepat waktunya. Seluruh negara di dunia saat ini menghadapi permintaan yang terus meningkat akan infrastruktur berkualitas, sembari harus mengelola keterbatasan fiskal mereka," ujar Sri Mulyani.
Menurutnya, selain tekanan fiskal, tantangan pembiayaan infrastruktur semakin kompleks akibat risiko perubahan iklim dan gejolak keuangan global. Ia berharap konferensi ini mampu merumuskan rencana konkret dan skema pembiayaan yang inovatif untuk menjawab kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia, khususnya sebagai negara kepulauan dengan kondisi geografis dan sosial ekonomi yang sangat beragam.
Sri Mulyani menegaskan bahwa Indonesia tengah menghadapi kesenjangan pembiayaan infrastruktur yang signifikan. Dari total kebutuhan sebesar USD 625 miliar, gabungan anggaran pemerintah pusat dan daerah hanya dapat menutup sekitar 40%. Sisanya harus dipenuhi melalui partisipasi sektor swasta dan dukungan mitra strategis internasional.
“Kita membutuhkan mekanisme pembiayaan yang inovatif dan kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk menutup gap ini,” katanya.
Di tengah tantangan domestik, Indonesia juga harus menghadapi tekanan global yang meningkat. Ketegangan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan perlambatan pertumbuhan global turut memengaruhi stabilitas pembiayaan. Sri Mulyani mengutip proyeksi OECD yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan menurun dari 3,4% di 2024 menjadi di bawah 2,9% pada 2025. Laporan terbaru Bank Dunia bahkan memprediksi pertumbuhan global hanya akan mencapai 2,3% pada 2025.
Lebih jauh, ia menyoroti dampak krisis iklim terhadap pembangunan. Organisasi Meteorologi Dunia memperkirakan suhu global akan mencapai level tertinggi dalam lima tahun ke depan. Akibatnya, sekitar 60 juta orang diperkirakan akan mengalami perpindahan di dalam negeri akibat perubahan iklim hingga tahun 2050.
Menkeu menekankan pentingnya membangun infrastruktur yang tidak hanya kokoh secara fisik, tetapi juga tangguh menghadapi bencana, mendukung transisi energi, serta ramah lingkungan. Ia menyebut bahwa sektor infrastruktur mengonsumsi sekitar 60% dari bahan mentah dunia, sehingga keberlanjutan harus menjadi prinsip utama dari perencanaan hingga pelaksanaan proyek.
Selain itu, isu kesetaraan sosial juga menjadi sorotan. “Kita hidup di dunia di mana kesetaraan sosial, transparansi, dan akuntabilitas tidak lagi menjadi pilihan, tetapi keharusan,” tegasnya. Infrastruktur masa kini harus menjembatani kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok masyarakat.
Baca Juga: Harga Emas Antam Naik Tiga Hari Berturut, Tembus Rp1,928 Juta per Gram
