TVRINews, Jakarta
Pemerintah terus memperkuat upaya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Dinamika internasional, mulai dari eskalasi konflik geopolitik hingga disrupsi rantai pasok global, saat ini memberikan tekanan terhadap kinerja industri dan stabilitas ekonomi nasional.
Dalam menghadapi situasi tersebut, Pemerintah mengambil langkah strategis terintegrasi guna memastikan perekonomian tetap tumbuh dan resilien. Sektor industri pengolahan, khususnya manufaktur, menjadi pilar utama yang diandalkan karena kontribusinya yang besar terhadap PDB, penciptaan lapangan kerja, investasi, serta ekspor nasional.
Data tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan industri pengolahan tercatat sebesar 5,30 persen. Angka ini melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di level 5,11 persen, yang menjadi indikasi positif bagi penguatan struktur ekonomi ke depan.
“Dinamika global ini yang namanya ketidakpastian itu luar biasa, apalagi dengan berbagai konflik yang terjadi. Kita harus antisipasi karena dampaknya bisa berlangsung beberapa bulan ke depan dan memengaruhi berbagai sektor ekonomi,” ungkap Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono dalam keterangannya, Sabtu 2 Mei 2026.
Susiwijono menjelaskan bahwa sektor industri pengolahan merupakan salah satu yang paling terdampak oleh gangguan rantai pasok global. Masalah keterbatasan bahan baku, kenaikan harga input produksi, serta hambatan logistik berpotensi menekan kinerja industri baik dari sisi produksi maupun distribusi.
Sebagai langkah antisipatif, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Kebijakan ini diharapkan mampu mempercepat implementasi program prioritas serta menjawab hambatan yang dihadapi pelaku usaha dan investor.
“Intinya ini percepatan program untuk dorong ekonomi, tapi sangat efektif, karena selain bicara di level policy, kita juga pegang kepentingan ekonomi. Dengan koordinasi yang intensif, diharapkan ini bisa menjadi solusi saat para investor and pelaku industri menghadapi berbagai kerumitan, sehingga ada kepastian dan harapan untuk penyelesaiannya,” jelas Sesmenko Susiwijono.
Pemerintah juga menyiapkan berbagai kebijakan mitigasi, termasuk pemberian kemudahan akses bahan baku serta penyesuaian kebijakan impor. Di sisi lain, stabilitas makroekonomi seperti inflasi, nilai tukar, dan daya beli masyarakat tetap menjadi prioritas utama melalui sinergi kebijakan fiskal dan moneter.
“Dinamika global saat ini betul-betul berpengaruh terhadap industri manufaktur dari segala sisi, baik dari sisi bahan baku maupun produksi. Gangguan rantai pasok ini harus kita antisipasi bersama, karena dampaknya bisa meluas ke inflasi, nilai tukar, hingga daya beli masyarakat,” pungkas Susiwijono.
