TVRINews, Mataram
Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) terus mendorong optimalisasi peran Special Mission Vehicle (SMV) sebagai bagian dari kekayaan negara untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan masyarakat.
Sejak 2022, DJKN menginisiasi agar seluruh SMV bersinergi melaksanakan TJSL sebagai upaya mengoptimalkan peran dan kompetensi masing-masing dalam memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Sinergi SMV Kementerian Keuangan Tahun 2026 bertajuk “Pemberdayaan Komoditas Desa Devisa Kemiri Nusa Tenggara Barat yang Berkelanjutan dan Berorientasi Ekspor”, yang diluncurkan di Mataram, Kamis, 24 September 2026.
Program ini menjangkau 40 desa dan 350 petani binaan dengan cakupan lahan sekitar 7.836 hektare dan produksi sekitar 120 ton kemiri per tahun.
Intervensi dilakukan secara terintegrasi, mulai dari penanaman bibit dan peningkatan kapasitas petani, pembangunan sentra produksi, modernisasi pascapanen, pemanfaatan energi surya, hingga pengembangan produk turunan seperti minyak kemiri dan briket.
Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara mengatakan, pengembangan potensi daerah menjadi bagian penting dalam memperluas sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah Pusat berperan sebagai enabler untuk mendorong potensi ekonomi daerah agar berkembang lebih cepat sehingga daerah tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi sumber pertumbuhan.
“Saya senang melihat semangat sinergi yang sangat kuat di NTB. Semangat ini sejalan dengan visi pembangunan NTB, yaitu ‘Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur dan Mendunia’. SMV hadir untuk menginisiasi, memperkuat kapasitas, membangun ekosistem, dan membuka akses. Setelah modelnya terbentuk dan kegiatan ekonominya berjalan, Pemerintah Daerah bersama masyarakat dan pelaku usaha diharapkan dapat melanjutkan dan memperbesar skalanya,” demikian disampaikan Menteri Keuangan dalam sambutan yang dibacakan oleh Staf Ahli Menteri Keuangan, Dwi Teguh Wibowo, dikutip dari siaran persnya, Jumat, 25 September 2026.
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, kolaborasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
“Kemiri adalah salah satu potensi NTB yang dapat kita tingkatkan nilai tambahnya. Kolaborasi ini penting agar pengembangannya tidak berhenti pada produksi, tetapi terhubung dari hulu hingga hilir dan mampu menjangkau pasar global. Kami berharap manfaat akhirnya kembali kepada masyarakat melalui peningkatan produktivitas, pendapatan petani, dan tumbuhnya kegiatan ekonomi di daerah,” ujar Iqbal.
Direktur Eksekutif LPEI Sukatmo Padmosukarso mengatakan, sinergi SMV diharapkan dapat membangun ekosistem kemiri NTB yang semakin kuat, mulai dari peningkatan kapasitas produksi hingga membuka akses ke pasar global. Sebagai lembaga yang memiliki mandat mendorong ekspor nasional, LPEI berperan memperkuat kesiapan produk dan pelaku usaha agar mampu memenuhi kebutuhan pasar ekspor.
“Kemiri NTB memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi komoditas ekspor bernilai tambah. Tantangannya adalah bagaimana kita menghubungkan potensi di tingkat petani dengan standar kualitas, pengolahan, dan akses pasar global. Melalui sinergi SMV, kami ingin membangun rantai nilai yang lebih kuat sehingga manfaat ekspor tidak hanya terlihat dari peningkatan transaksi, tetapi juga dirasakan oleh petani dan masyarakat di daerah,” ujar Sukatmo.
Berdasarkan kajian dan asesmen lapangan Yayasan Insan Bumi Mandiri, program ini diharapkan meningkatkan jumlah petani yang terlibat di Lombok, Sumbawa, dan Bima menjadi 550–720 orang dan produksi secara bertahap menjadi 2.400–3.600 ton per tahun.
Pendapatan petani ditargetkan meningkat 20–25 persen dan efisiensi produksi 60–70 persen. Program juga diharapkan menambah 3–6 negara tujuan ekspor serta meningkatkan nilai ekonomi lokal sekitar Rp30 miliar–Rp40 miliar per tahun.
