TVRINews, Jakarta
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti pentingnya penguatan sistem pendukung dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah mengakui program tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam memastikan ketersediaan bahan pangan dan kelancaran distribusi ke seluruh wilayah.
Hal itu disampaikan Purbaya saat menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025, Selasa, 14 Juli 2026.
Purbaya mengatakan, pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG agar program tersebut dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Pemerintah tidak menutup mata terhadap realita di lapangan. Pada tahap awal pelaksanaan program, terdapat sejumlah tantangan yang harus diatasi bersama," ujar Purbaya, Selasa, 14 Juli 2026.
Menurutnya, salah satu pekerjaan besar dalam pelaksanaan MBG adalah membangun sistem penyediaan pangan yang kuat, mulai dari ketersediaan bahan baku hingga distribusi ke lokasi penerima manfaat.
Tantangan tersebut semakin terasa di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang memiliki karakteristik geografis dan akses logistik berbeda dibandingkan wilayah lainnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mengoptimalkan peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan melibatkan potensi ekonomi di daerah.
Purbaya menyebut, pelaku usaha lokal seperti UMKM, BUMDes, sentra produksi masyarakat, hingga petani, peternak, dan nelayan akan dilibatkan dalam memenuhi kebutuhan pangan program MBG.
"Penguatan rantai pasok tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan program, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat sekitar untuk ikut terlibat dalam ekosistem ekonomi MBG," jelasnya.
Sebelumnya, distribusi MBG kembali dilanjutkan setelah sempat berhenti sementara selama masa libur sekolah. Badan Gizi Nasional (BGN) memanfaatkan masa jeda tersebut untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki tata kelola pelayanan.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, pembenahan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program, mulai dari kesiapan operasional hingga koordinasi antar pihak.
"Kami memastikan layanan MBG kembali berjalan dengan kesiapan yang lebih baik. Perbaikan yang dilakukan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan bagi seluruh penerima manfaat," ujar Agustina.
Pemerintah berharap penguatan sistem distribusi, peningkatan koordinasi, serta keterlibatan masyarakat lokal dapat membuat Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
