TVRINews, Jakarta
Pemerintah terus memacu pilar transformasi digital dan pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) sebagai salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika serta ketidakpastian global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemanfaatan AI harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produktivitas, daya saing industri, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja bernilai tambah tinggi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Indonesia tidak hanya membutuhkan wacana tentang AI semata, melainkan eksekusi nyata dari strategi hingga dampak langsung. AI harus menjadi katalisator bagi produktivitas, daya saing industri, UMKM yang lebih kuat, lapangan kerja bernilai tambah tinggi, serta pelayanan publik yang lebih baik,” ujar Airlangga saat menyampaikan keynote speaker secara virtual pada acara The Artificial Intelligence Impact Summit 2026 di Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026.
Airlangga menyampaikan, ekonomi digital Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dan diproyeksikan mencapai USD100–130 miliar tahun ini, dengan potensi kontribusi AI menembus USD360–400 miliar pada 2030.
Besarnya potensi tersebut, kata dia, menuntut dorongan nyata untuk beralih dari sekadar wacana menuju eksekusi (from AI talk to AI execution), agar AI mampu memberikan manfaat yang luas.
Lebih lanjut, pemerintah menetapkan empat prioritas strategis untuk mewujudkan kedaulatan AI (Sovereign AI) yang inklusif. Pada prioritas pertama, ujar Airlangga, pemerintah berfokus pada penguatan infrastruktur digital dan ketahanan energi dengan menambah kapasitas listrik hingga 70 GW dalam RUPTL PLN 2025–2034 serta program PLTS 100 GWp. Langkah ini disiapkan untuk menopang lonjakan kebutuhan energi pusat data (data center) nasional yang saat ini berkapasitas 0,45 hingga 0,58 GW.
Sementara itu, pada prioritas kedua, Pemerintah menyasar pemenuhan kebutuhan 9 juta talenta digital pada tahun 2030 melalui Beasiswa Digital Talent, insentif Super Tax Deduction hingga 200 persen untuk pelatihan vokasi, serta kolaborasi Danantara bersama Arm dalam melatih 15.000 insinyur desain cip semikonduktor dalam kurun waktu tiga tahun.
Adapun pada prioritas ketiga, Pemerintah mengakselerasi adopsi AI pada sektor manufaktur, rantai pasok, dan layanan publik seperti Sistem OSS, logistik, perpajakan, serta kesehatan dengan memanfaatkan fondasi kuat 229 juta pengguna internet dan 22 juta UMKM terdigitalisasi, serta menjadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai pusat riset dan komersialisasi.
Prioritas keempat adalah memperkuat tata kelola AI dan kolaborasi global melalui partisipasi sebagai anggota pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO) yang berpotensi membuka peluang investasi baru senilai USD8 hingga 12 miliar. Inisiatif ini juga diperkuat melalui Project NUSA sebuah kolaborasi AI antara Indonesia dan Singapura guna memperluas akses teknologi yang aman, terpercaya, serta mendukung penciptaan lapangan kerja baru.
Sejalan dengan langkah tersebut, Airlangga menegaskan bahwa penerapan AI di seluruh sektor wajib memprioritaskan faktor keamanan, akuntabilitas, perlindungan publik, dan kepastian regulasi.
“Mari kita satukan upaya kita untuk menjadikan AI sebagai kekuatan pendorong transformasi ekonomi Indonesia. Melalui kedaulatan teknologi dan aksi kolektif, kita dapat membangun Indonesia yang produktif, inovatif, inklusif, dan berdaya saing global” pungkasnya.
