TVRINews, Surabaya
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan merespons kenaikan harga telur dengan mengoptimalkan peran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai penyerap hasil produksi petani dan peternak.
Menurut Amran, program MBG yang menjangkau sekitar 60 juta penerima merupakan off-taker besar yang mampu menjaga stabilitas permintaan komoditas pangan, termasuk telur.
“Harga telur naik? Nah, inilah hebatnya MBG. Program ini menjadi off-taker produksi petani untuk 60 juta orang,” ujar Amran di Gudang Ramokalisari, Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 13 Mei 2026.
Ia menjelaskan pemerintah telah meminta penambahan porsi konsumsi telur dalam program tersebut. Jika sebelumnya konsumsi telur diberikan satu kali dalam sepekan, pemerintah berencana meningkatkannya menjadi dua kali, bahkan bisa ditambah menjadi tiga kali apabila diperlukan.
“Kami sudah minta agar konsumsi telur yang dulu satu kali seminggu ditambah menjadi dua kali. Kalau belum cukup, bisa jadi tiga kali. Ini bisa langsung berjalan dalam beberapa hari ke depan,” kata Amran.
Amran menilai kebijakan tersebut tidak hanya akan menopang harga telur di tingkat peternak, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
“Anak-anak mendapat asupan bergizi yang lebih baik. Ini investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa,” ucap Amran.
Ia menegaskan program MBG tidak boleh diganggu karena memiliki peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi desa. Menurutnya, apabila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya, pemerintah akan menindak tegas.
“Ada kesalahan, kita perbaiki. Ada korupsi, ditangkap dan diproses hukum. Itu komitmen Presiden,” tutur Amran.
Amran juga menyoroti fenomena anomali harga pangan di Indonesia. Menurutnya, sebagai produsen besar sejumlah komoditas, seharusnya lonjakan harga di dalam negeri tidak terjadi.
Ia mencontohkan minyak goreng. Indonesia merupakan produsen terbesar dunia dengan volume ekspor mencapai 32 juta ton, namun harga di dalam negeri terkadang masih mengalami kenaikan.
“Ini tidak masuk akal. Kalau terjadi, berarti ada persoalan tata niaga yang harus dibenahi. Ada mafia yang harus kita berantas bersama,” ujar Amran.
Sehingga, Amran mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah, media, hingga pengamat untuk aktif mengawasi kebijakan pangan nasional.
“Kalau ada yang salah, koreksi. Negara akan kuat kalau ada kritik dan pengawasan bersama,” tutur Amran.
