TVRINews, Jakarta
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan menerapkan sistem ekspor sumber daya alam melalui satu pintu secara penuh mulai 1 September 2026.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkuat pengawasan ekspor, menutup kebocoran devisa, serta memastikan negara memperoleh manfaat optimal dari hasil sumber daya alam.
Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Juli 2026.
Menurut Kepala Negara, sistem ekspor satu pintu akan membuat pemerintah mengetahui secara menyeluruh jumlah komoditas yang diekspor, tujuan ekspor, harga jual yang sebenarnya, hingga besaran devisa yang seharusnya kembali ke Indonesia.
"Kita bangun sistem ekspor satu pintu agar negara mengetahui berapa yang diekspor, kepada siapa dijual, berapa harga sebenarnya, berapa devisa yang seharusnya kembali ke Indonesia. Itu tujuannya," kata Presiden Prabowo, Senin, 20 Juli 2026.
Ia mengakui kebijakan tersebut sempat menuai kritik. Namun, menurutnya, berbagai lembaga internasional justru menilai langkah Indonesia sudah berada di jalur yang benar.
Presiden Presiden menyoroti praktik manipulasi harga ekspor yang selama ini menyebabkan negara kehilangan potensi penerimaan dalam jumlah besar.
Sebagai contoh, ia menyebut harga ekspor minyak sawit mentah (CPO) dari Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan harga di pasar internasional.
Menurutnya, kondisi tersebut mengakibatkan selisih harga yang mencapai hampir 50 persen dinikmati pihak lain, sementara Indonesia kehilangan sebagian besar nilai tambah dari komoditas yang dihasilkannya.
"Permainan seperti inilah yang menusuk hati kita. Satu kali perjalanan ekspor kita bisa kehilangan hampir 50 persen kekayaan kita," ujar Presiden Prabowo
Presiden juga mengungkapkan bahwa sejak PT DSI mulai beroperasi sekitar satu bulan dua minggu lalu, perusahaan tersebut telah mengelola devisa lebih dari 10,5 miliar dolar Amerika Serikat.
Ia menyebut keberadaan PT DSI mulai mempersempit kesenjangan antara harga jual komoditas di dalam negeri dan harga di pasar internasional yang sebelumnya mencapai 30 hingga 45 persen.
Presiden Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan ragu mencabut izin perusahaan yang tetap melakukan praktik yang merugikan negara.
"Meneruskan praktik ini adalah penipuan. Semua izin kita cabut. Saya tidak pandang bulu. Kita cabut semua izin mereka yang tidak mau patuh kepada hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia," ucap Presiden Prabowo.
Selain itu, Presiden mengatakan lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P) memberikan penilaian positif terhadap pembentukan PT DSI.
Menurutnya, S&P menilai kebijakan tersebut dapat meningkatkan penerimaan negara dan tetap mempertahankan prospek ekonomi Indonesia pada level stabil dengan peringkat investment grade.
Meski demikian, Presiden Prabowo mengingatkan agar pemerintah tidak cepat berpuas diri. Ia meminta seluruh jajaran tetap mengandalkan kekuatan fundamental ekonomi nasional, mulai dari ketahanan pangan, energi, sumber daya air, hingga potensi lahan pertanian.
Presiden optimistis Indonesia mampu menjadi salah satu lumbung pangan dunia apabila seluruh potensi tersebut dikelola secara optimal.
"Percaya kepada kekuatan kita sendiri. Fundamental kita kuat. Saya yakin Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia," tutur Presiden Prabowo.
