TVRINews – Jakarta
Selain mendongkrak investasi korporasi, pemerintah memperluas akses pembiayaan produktif bagi kelompok masyarakat prasejahtera dan pelaku usaha kecil.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga momentum ekspansi ekonomi nasional di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. strategis tersebut ditempuh melalui dua pilar utama: optimalisasi peran sektor swasta sebagai motor penggerak investasi serta penguatan ekonomi kerakyatan yang inklusif.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, menjelaskan bahwa tantangan utama dunia usaha saat ini berkaitan dengan berbagai hambatan struktural atau bottlenecks.
Berbagai kendala tersebut meliputi aspek perizinan, ketidaksinkronan regulasi, hingga koordinasi lintas sektoral yang belum optimal antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Swasta ini banyak terhalang oleh berbagai bottlenecks. Hambatan-hambatan itu sudah kami identifikasi, baik untuk investasi maupun operasional mereka, agar bisa dikurangi secara signifikan,” ujar Dradjad dalam keterangannya yang dikutip kamis 8 Oktober 2026.
Selain membenahi iklim investasi korporasi, pemerintah juga mengarahkan perhatian pada penciptaan sumber-sumber pertumbuhan baru di sektor potensial seperti pariwisata dan industri pengolahan.
Pendekatan ini didukung oleh instrumen kebijakan berbasis data, standardisasi, serta statistik yang akurat untuk memperkuat fondasi pengambilan keputusan.
Di sisi lain, kebijakan ekonomi nasional dirancang agar berjalan secara berimbang dan inklusif. Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah melalui model pemberdayaan berbasis kelompok dan perluasan akses pembiayaan yang produktif.
“Masyarakat yang kurang beruntung kami dorong bukan hanya dengan kredit murah saja, tapi juga ditambah dengan pemberdayaan dan usaha kelompok,” tambahnya.
Salah satu program yang menjadi garda terdepan dalam agenda ini adalah perluasan akses pembiayaan melalui Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS), yang diiringi dengan pendampingan intensif guna memastikan keberlanjutan usaha.
Dalam menjalankan mandatnya, Dradjad juga bertugas membantu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam mengawal target-target strategis Asta Cita. Peran ini mencakup penyelesaian hambatan teknokratis maupun kendala politis yang membutuhkan komunikasi intensif antar-pemangku kepentingan.
Melalui sinergi antara deregulasi investasi swasta, akselerasi sektor potensial, dan pemberdayaan ekonomi akar rumput, pemerintah optimistis fondasi ekonomi nasional akan semakin kokoh dan merata.
