TVRINews – Jakarta
Kementerian Pertanian mempercepat swasembada pangan nasional melalui sinergi lintas sektor dan penegakan hukum tegas terhadap mafia pangan.
Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen penuh dalam mengamankan masa depan sektor pertanian nasional. Fokus utama kebijakan kini diarahkan pada penguatan kedaulatan pangan, perluasan area produktif, serta pembersihan tata kelola distribusi dari praktik penyimpangan yang merugikan.
Wakil Menteri Pertanian, Muhammad Saleh Mustafa, menyatakan bahwa seluruh instruksi strategis dari Presiden Prabowo Subianto telah diterjemahkan menjadi rencana aksi lapangan. Agenda ini dijalankan secara kolaboratif bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait.
(Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Muhammad Saleh Mustafa. [Foto: Kementan RI])
"Ini merupakan tugas negara yang harus kita laksanakan. Presiden sudah memberikan arahan kepada Pak Mentan dan saya. Selanjutnya, kita tinggal menjalankan arahan tersebut bersama-sama," ujar Saleh melalui keterangan resmi yang dikutip Rabu 7 Oktober 2026.
Dalam pandangan pemerintah, tantangan sektor agraria global dan domestik menuntut respons cepat yang terukur. Kapasitas produksi nasional harus ditingkatkan secara signifikan, sementara kesejahteraan petani ditempatkan sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan.
Sinergi lintas sektoral, mulai dari lembaga kementerian, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga pelaku usaha, menjadi fondasi utama untuk memastikan efektivitas program berjalan hingga ke tingkat akar rumput.
Selain menggenjot produktivitas hulu, pemerintah mengambil sikap tanpa kompromi terhadap pelanggaran tata niaga. Pemberantasan mafia pangan diposisikan sebagai pilar krusial demi menciptakan keadilan pasar bagi produsen maupun konsumen akhir.
"Pemberantasan mafia pangan harus mengedepankan penegakan hukum. Jika terbukti melakukan pelanggaran, tentu harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Namun, penindakan juga harus didasarkan pada bukti yang kuat agar proses hukum berjalan secara tepat dan akuntabel," tegas Saleh.
Melalui kombinasi antara ekspansi lahan, perbaikan infrastruktur distribusi, pengamanan hukum, dan perlindungan terhadap kesejahteraan petani, Kementerian Pertanian optimis target swasembada pangan yang berkelanjutan dapat tercapai dalam waktu dekat demi stabilitas ekonomi nasional.
