TVRINews – Jakarta
Capaian NTP Oktober 2026 menyentuh 132,60 dan perkuat daya beli sektor agraris nasional.
Kesejahteraan dan daya beli sektor agraris Indonesia mencatatkan torehan tertinggi sepanjang sejarah. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) nasional periode Oktober 2026 berada pada tingkat 132,60, atau tumbuh 1,13 persen dibanding bulan terdahulu.
Peningkatan performa indikator ekonomi ini dipicu oleh laju indeks harga yang diterima produsen (1,55 persen), melampaui tingkat kenaikan beban biaya konsumsi rumah tangga maupun produksi pertanian yang hanya naik sebesar 0,41 persen. Komoditas utama pencetak lonjakan pendapatan produsen mencakup gabah, jagung, cabai merah, serta karet.
Berdasarkan rincian sectoral hingga akhir Oktober 2026, subsektor hortikultura mencatatkan ekspansi tertinggi sebesar 6,88 persen, membawa indeks sektor tersebut meroket dari 129,50 menuju level 138,41.
Komoditas cabai merah, tomat, dan cabai rawit menjadi penggerak utama pada sektor tanaman hortikultura. Sementara itu, subsektor tanaman pangan tumbuh 1,07 persen dan perkebunan rakyat naik tipis 0,30 persen.
Kondisi lapangan usaha tani ini sejalan dengan arahan Kepala Negara terkait keberlanjutan sektor ekonomi perdesaan.
"Petani harus hidup dengan baik, petani harus sejahtera, dan petani harus mendapatkan keuntungan dari hasil kerjanya," tegas Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo.
Guna menjaga kelangsungan tren positif tersebut, Badan Komunikasi Pemerintah bersama Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional menerapkan serangkaian kebijakan ketahanan pangan, mencakup penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan jagung, jaminan penyerapan hasil panen di pasar domestic, serta pemangkasan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen guna menekan pengeluaran produksi.
Pemerintah juga memprioritaskan akselerasi modernisasi pertanian melalui pembangunan jaringan irigasi dan penyediaan sarana mekanisasi untuk mempertahankan kapasitas produksi nasional secara berkelanjutan.
