TVRINews, Jakarta
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan Bank Indonesia (BI) terhadap sektor perumahan melalui berbagai kebijakan pembiayaan. Menurutnya, dukungan tersebut penting untuk memperkuat ekosistem perumahan sekaligus mendorong aktivitas perekonomian nasional.
Hal tersebut disampaikan Maruarar saat bertemu dengan Gubernur BI Destry Damayanti di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat, 2 Oktober 2026. Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi dan koordinasi pemerintah bersama BI dalam mendorong sektor perumahan.
Maruarar mengatakan, pembangunan perumahan memiliki ekosistem yang luas dan melibatkan berbagai sektor. Mulai dari perbankan, pengembang, kontraktor, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Presiden melihat perumahan ini bisa menjadi penggerak ekonomi. Saya merasa tidak sendirian karena Bank Indonesia memberikan dukungan melalui kebijakan-kebijakannya," ujar Maruarar dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Jumat, 2 Oktober 2026.
Menurut Maruarar, berbagai kebijakan BI dapat memberikan dampak yang luas terhadap perekonomian. Karena itu, sinergi antara pemerintah dan BI perlu terus diperkuat untuk mengoptimalkan sektor perumahan.
"Publik harus tahu bahwa kebijakan Bank Indonesia itu memungkinkan berdampak dan masif untuk ekonomi Indonesia," ucapnya.
Maruarar menambahkan, pemerintah juga terus mendorong berbagai program perumahan yang melibatkan banyak pelaku usaha dan tenaga kerja. Salah satunya melalui pengembangan ekosistem gentengisasi yang dinilai dapat menggerakkan aktivitas UMKM dan industri terkait.
Sementara itu, Gubernur BI Destry Damayanti menyampaikan bahwa sektor perumahan merupakan salah satu sektor prioritas yang terus didorong melalui berbagai kebijakan Bank Indonesia.
Salah satu dukungan tersebut diberikan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Setelah diperkuat pada September 2026, total insentif KLM meningkat menjadi 6 persen, terdiri atas KLM pembiayaan sebesar 4 persen dan KLM pendalaman pasar uang sebesar 2 persen.
Untuk sektor perumahan, real estate, dan konstruksi, plafon KLM mencapai 1,4 persen dari total Dana Pihak Ketiga (DPK). Saat ini pemanfaatannya telah mencapai sekitar 1,32 persen sehingga masih terdapat ruang sekitar 0,08 persen yang dapat dioptimalkan.
Penguatan KLM tersebut turut mendorong penyaluran KPR komersial baru. Pada periode April 2025 hingga Juli 2026, penyaluran KPR komersial baru mencapai 115.927 unit dengan total nilai Rp68,35 triliun.
Selain KLM, BI juga memberikan dukungan melalui pelonggaran Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) hingga 100 persen, penguatan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM), termasuk pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
BI juga mendukung pemanfaatan surat utang PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai underlying repo dalam operasi moneter BI.
Destry menegaskan, berbagai kebijakan tersebut merupakan bentuk dukungan BI terhadap sektor perumahan. Ke depan, sinergi antara BI dan pemerintah akan terus diperkuat.
"Ini adalah bentuk dukungan dari Bank Indonesia. Tentunya ke depan kita ingin sinergi yang terus kita perkuat," kata Destry.
Melalui penguatan koordinasi tersebut, Kementerian PKP dan BI akan terus mendorong sektor perumahan, baik dari sisi pembiayaan maupun pengembangan ekosistem. Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap hunian sekaligus mendorong aktivitas ekonomi dan membuka lapangan kerja melalui sektor-sektor terkait pembangunan perumahan.
