TVRINews – Jakarta
Strategi Pemerintah Jaga Stabilitas Harga Pangan
Pemerintah Indonesia mempertegas komitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik dengan mematok target inflasi rendah hingga tahun 2027. Strategis ini diambil sebagai perisai terhadap volatilitas harga komoditas global yang dipicu oleh eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Berdasarkan dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas, otoritas fiskal dan moneter sepakat menjaga laju inflasi dalam rentang sasaran 2,5±1,0 persen.
Target ini menjadi fondasi utama dalam upaya mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian pasar internasional.
"Kebijakan moneter tahun 2027 diarahkan untuk menjaga inflasi dalam rentang sasaran 2,5±1,0 persen," tulis Bappenas dalam dokumen resmi yang dirilis Jumat 8 Mei 2026
Mitigasi Risiko Geopolitik dan Komoditas
Tekanan eksternal menjadi tantangan serius seiring memanasnya konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Ketegangan ini berdampak langsung pada lonjakan harga energi; tercatat harga minyak mentah melambung hingga kisaran US$100 (sekitar Rp1.600.000) per barel pada pertengahan April 2026, atau melonjak 76,43% secara year-to-date (YtD). Kondisi ini meningkatkan risiko imported inflation yang berpotensi menekan ruang kebijakan moneter nasional.
Selain energi, komoditas ekspor unggulan Indonesia seperti batu bara dan minyak sawit mentah (CPO) juga mengalami volatilitas signifikan, dengan kenaikan masing-masing sebesar 23,95% dan 12,98%.
Empat Pilar Pengendalian Harga
Untuk membendung dampak rambatan global tersebut, pemerintah menyiapkan empat agenda prioritas pengendalian inflasi pangan:
1. Stabilisasi Harga dan Pasokan: Optimalisasi penyaluran bantuan pangan dan pelaksanaan gerakan pangan murah secara masif untuk menjaga keterjangkauan di tingkat konsumen.
2. Peningkatan Produksi Domestik: Akselerasi pengembangan kawasan hortikultura serta penguatan infrastruktur penyimpanan dan pengolahan hasil tani guna memperkuat cadangan pangan nasional.
3. Efisiensi Logistik: Memperluas konektivitas antarwilayah dan mempererat kerja sama antardaerah guna menjamin kelancaran distribusi komoditas esensial.
4. Integrasi Data dan Koordinasi: Perbaikan kualitas data pangan serta penguatan sinergi kebijakan harga yang ditetapkan pemerintah (administered prices) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Langkah-langkah preventif ini diharapkan mampu menjadi mesin penggerak bagi target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan berada pada rentang 5,9% hingga 7,5% pada tahun 2027.
Dengan menjaga inflasi tetap rendah, pemerintah berupaya memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai bersifat berkualitas dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
