TVRINews, Jakarta
Staf Khusus Menteri Luar Negeri (Stafsus Menlu) Tri Tharyat menegaskan bahwa hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS tidak hanya berupa deklarasi politik, tetapi juga diperkuat melalui puluhan mekanisme kerja sama teknis yang mencakup energi, lingkungan, perdagangan, hingga sistem pembayaran digital.
Tri menjelaskan, BRICS yang kini memasuki usia ke-18 telah memiliki berbagai mekanisme kerja sama yang matang, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan. Salah satunya melalui New Development Bank (NDB) serta penguatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi antarnegara anggota.
“Selama 18 tahun, anggota pendiri BRICS sudah memiliki berbagai mekanisme kerja sama di bidang ekonomi dan keuangan. Salah satunya adalah New Development Bank, kemudian mendorong Local Currency Settlement untuk mengurangi ketergantungan terhadap mata uang tertentu,” ujar Tri kepada awak media termasuk tvrinews.com pada Kamis, 17 September 2026.
Dalam isu transisi energi dan lingkungan, Tri mengatakan BRICS memiliki sekitar 45 workstreams atau kelompok kerja teknis yang menangani berbagai sektor strategis. Di antaranya terdapat forum tingkat Menteri Energi dan Menteri Lingkungan yang secara khusus membahas pengembangan energi bersih dan agenda lingkungan hidup.
Menurutnya, keanggotaan Indonesia di BRICS sejak 1 Januari 2025 membuka ruang yang lebih luas bagi keterlibatan pemerintah maupun pelaku usaha dalam proyek-proyek konkret.
“Kita selalu menyebutnya ada kurang lebih 45 workstreams di bawah BRICS. Jadi kita bicara isu-isu yang sangat teknis dan juga kerja sama-kerja sama konkret,” katanya.
Selain kerja sama antarpemerintah, BRICS juga memiliki BRICS Women’s Business Alliance dan BRICS Business Summit yang menjadi wadah kolaborasi dunia usaha dari negara-negara anggota.
Tri mengungkapkan, salah satu tindak lanjut yang akan didorong Indonesia setelah KTT adalah kerja sama interoperability sistem pembayaran digital antarnegara BRICS.
Ia mencontohkan sistem pembayaran di India yang memungkinkan transaksi peer-to-peer hanya menggunakan nomor telepon seluler tanpa harus melalui rekening bank. Menurutnya, pengalaman tersebut dapat menjadi referensi dalam pengembangan konektivitas pembayaran digital, termasuk melalui QRIS.
“Yang juga kita dorong adalah kerja sama interoperability dari digital payment system. Sebagai salah satu produk unggulan Indonesia, yaitu QRIS, kita akan dorong kerja sama antarnegara BRICS,” jelasnya.
Dalam bidang lingkungan, Tri menyebut pasar karbon menjadi salah satu usulan Indonesia yang telah dibawa sejak BRICS Rio Summit tahun lalu. Saat ini, menurutnya, telah ada sejumlah langkah kerja sama yang mulai dikembangkan seiring implementasi pasar karbon oleh Pemerintah Indonesia.
Meski demikian, Tri menilai masih terlalu dini untuk memaparkan capaian ekonomi secara kuantitatif karena KTT BRICS baru berlangsung beberapa hari. Pemerintah, kata dia, akan melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap berbagai peluang perdagangan, investasi, dan akses pasar yang muncul dari forum tersebut.
“Yang pasti adalah seluruh negara anggota BRICS memiliki komitmen untuk melaksanakan semua kesepakatan yang ada dalam deklarasi para pemimpin BRICS,” tutup Tri.
