TVRINews – Jakarta
Rapat Istana Merdeka Tegaskan Stabilitas Inflasi dan Penguatan Manufaktur Nasional Jelang Akhir Tahun
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 3 November 2026. Pertemuan tingkat tinggi ini berfokus pada evaluasi ketahanan ekonomi nasional, percepatan arus modal, hingga strategi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjelang penutupan tahun anggaran.
Dalam rapat tersebut, pemerintah memastikan bahwa indikator makroekonomi Indonesia tetap solid. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengonfirmasi bahwa tingkat inflasi nasional dan kinerja sektor manufaktur menunjukkan tren yang terukur dan positif.
"Kami melaporkan kepada Bapak Presiden mengenai dinamika ekonomi terkini. Rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi berada di angka 3,23 persen. Posisi ini berada tepat di dalam rentang sasaran yang diproyeksikan pemerintah," ujar Suahasil dalam konferensi pers seusai rapat di Jakarta.
Suahasil menjelaskan, rentang target inflasi pemerintah ditetapkan pada kisaran 2,5 persen dengan batas toleransi plus minus 1 persen. Dengan demikian, tingkat inflasi yang terjaga pada 3,23 persen menandakan bahwa kebijakan stabilitas harga nasional berjalan sesuai jalurnya (on track).
Selain stabilitas harga konsumen, sektor riil juga mencatatkan penguatan signifikan. Indeks Manufaktur atau Purchasing Managers’ Index (PMI) Indonesia mengalami kenaikan dari level 52 menjadi 54 pada periode Oktober 2026.
Menurut Suahasil, lonjakan indikator manufaktur ini menjadi sinyal kuat bertumbuhnya optimisme di kalangan pelaku usaha. Kenaikan aktivitas produksi dilakukan guna mengantisipasi peningkatan permintaan pasar domestic maupun regional menjelang akhir tahun.
Pada sektor pasar keuangan, pemerintah mencatat masuknya aliran modal asing (capital inflow) yang konsisten. Instrumen Surat Berharga Negara (SBN) serta Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) masih menjadi daya tarik utama bagi investor global untuk menempatkan dana mereka.
Menjelang akhir tahun anggaran 2026, realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN per akhir Oktober dilaporkan tetap terkendali. Kendati demikian, pemerintah masih harus mengelola target penerimaan negara sebesar lebih dari Rp600 triliun serta menyalurkan alokasi belanja negara sekitar Rp990 triliun pada sisa dua bulan terakhir.
Merespons proyeksi penyerapan anggaran tersebut, Presiden Prabowo memberi instruksi khusus agar seluruh kementerian dan lembaga memperketat efisiensi serta menjaga tata kelola keuangan negara secara disiplin.
"Operasi penyerapan APBN di penghujung tahun lazim mengalami percepatan. Presiden menekankan bahwa percepatan belanja diperbolehkan, namun harus tetap menjunjung prinsip efisiensi, akuntabilitas tata kelola, dan mencapai sasaran output yang telah dirancang," pungkas Suahasil.
