TVRINews, Jakarta
Wakil Menteri (Wamen) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan mendorong program Kebun Pangan Perempuan untuk membuka akses lahan bagi perempuan, khususnya di tingkat desa. Program ini diharapkan dapat membantu mengatasi kendala produksi sekaligus memperkuat pengembangan usaha berbasis potensi dan kearifan lokal.
Veronica mengatakan, perempuan yang menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari beban kerja ganda hingga keterbatasan akses terhadap lahan, bahan baku, dan teknologi.
Menurutnya, perempuan tidak hanya menjalankan pekerjaan untuk memperoleh penghasilan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam mengurus rumah tangga. Kondisi tersebut dapat membatasi kemampuan mereka untuk meningkatkan kapasitas produksi dan mengembangkan usaha.
"Jadi dorongan-dorongan untuk mereka punya akses, percaya diri, bahkan tadi yang saya bilang, 'Coba cek di KTP! Mungkin ibu rumah tangga'. Sehingga fasilitas-fasilitas yang diberikan itu juga nggak ada, karena kalau fasilitas itu kan memang harus entrepreneur atau mereka adalah pekerja, dan social security-nya karena banyak sekali sebagai pekerja informal," ujar Veronica kepada wartawan termasuk tvrinews.com dalam konferensi pers usai sesi pleno WCCE 2026 di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Jumat, 23 Oktober 2026.
Ia menjelaskan, pemerintah tengah mengupayakan solusi atas berbagai hambatan tersebut melalui program Kebun Pangan Perempuan. Salah satu fokusnya adalah membuka akses lahan bagi perempuan yang bekerja di sektor pertanian.
"Karena di situlah ketika kita bilang di desa kecil-kecil, banyak sekali yang sudah ekspor spices, kearifan lokalnya kita. Tapi mereka kekurangan teknologi sedikit saja, mereka kekurangan bahan, ketika mereka butuh sereh, mereka butuh jahe, mereka butuh bahan-bahan yang bisa mereka olah dan kita ekspor dengan harga kualitas dengan tinggi, tapi mereka enggak disupport kebutuhannya," katanya.
Melalui program tersebut, KemenPPPA berharap pemerintah desa dan pemerintah kabupaten dapat berkolaborasi dalam menyediakan dukungan yang dibutuhkan perempuan untuk mengembangkan usaha.
Lebih lanjut, Veronica menyampaikan bahwa pemerintah akan mendorong dukungan dari pemerintah daerah, termasuk penyediaan lahan, agar program tersebut dapat diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
"Nah, ini kita harapkan bottle-neck ini kita bisa melalui program KemenPPA 'kebun pangan perempuan' ini bisa menjadi sebuah solusi membalikkan tangan sehingga program ini saya bawa ke desa. Ketika sampai desa, kita bisa minta kepala desanya, kita bisa minta kabupatennya, 'Oke, kita ada flagship program. Saya butuh lahan, dong'," ucapnya.
Selain akses lahan, pengembangan pasar juga menjadi perhatian agar produk yang dihasilkan perempuan memiliki nilai ekonomi dan dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Pemerintah ingin mendorong perempuan di desa untuk mengembangkan produk berbasis kearifan lokal melalui peningkatan kualitas, pengemasan, dan perdagangan.
"Market pasar yang akan menggerakkan berapa uang yang berputar di pasar lokalnya mereka, tapi bottom-up, benar-benar champion perempuan yang ada dan mereka akan menshowcase apa yang mereka lakukan melalui kearifan lokal," imbuhnya.
Ia menambahkan, kolaborasi lintas sektor diperlukan agar program pemerintah dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat desa. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu perempuan mengatasi kendala produksi dan mengembangkan potensi usaha yang dimiliki.
Kemudian, Veronica menyebut perempuan memiliki peran besar dalam sektor UMKM. Karena itu, ia menilai program pemberdayaan yang secara khusus menyasar perempuan diperlukan agar mereka memperoleh akses dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
"Dan kita harus merata, kalau buat saya, saya harus melakukan ini afirmatif perempuan, sudah pasti. Buktinya 64 persen UMKM kok, ya," tuturnya.
