TVRINews – Jakarta
Kolaborasi lintas sektor di Pulau Jawa diperkuat demi menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan nasional di tengah ketidakpastian global.
Di tengah Fluktuasi perekonomian global yang belum menentu, domestik Indonesia menunjukkan resiliensi yang kokoh pada awal tahun ini.
Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi nasional menyentuh angka 5,61 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Triwulan I 2026.
Laju pertumbuhan ini berjalan beriringan dengan stabilitas harga yang relatif aman. Inflasi tahunan pada April 2026 tercatat berada di level 2,42 persen, memantul stabil di dalam koridor target yang ditetapkan otoritas moneter, yakni 2,5±1%.
Keberhasilan mempertahankan jangkar inflasi ini dinilai sebagai buah dari integrasi kebijakan antara pemerintah pusat, otoritas daerah, dan Bank Indonesia. Melalui strategi yang bertumpu pada tata kelola harga, ketersediaan stok, kelancaran logistik, dan transparansi komunikasi, riak inflasi sejauh ini dapat diredam.
Mengantisipasi Tekanan Eksternal dan El Nino
Kendati mencatatkan performa positif, para pengambil kebijakan tetap mewaspadai sejumlah faktor risiko.
Gejolak harga komoditas dunia, ketegangan geopolitik, serta potensi anomali cuaca seperti El Nino diproyeksikan masih menjadi tantangan nyata bagi ketahanan pangan domestik.
Pulau Jawa, yang menyumbang 57,24 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada triwulan pertama, memegang peran ganda yang krusial: sebagai roda utama pertumbuhan sekaligus lumbung pangan nasional.
Dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) Wilayah Jawa di Surabaya, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menegaskan pentingnya konsolidasi lintas sektor.
(Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan (Tengah) saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) TPIP-TPID Wilayah Jawa (Foto: Biro Pers Kemenko Perekonomian))
"Kolaborasi antara otoritas pusat, daerah, Bank Indonesia, sektor BUMN/BUMD, serta para pelaku usaha pangan harus berada pada level optimal, mengingat signifikansi Pulau Jawa sebagai pusat produksi dan jalur distribusi utama," ujar Ferry dikutip Kamis 21 Mei 2026.
Aksi Taktis Jalur Distribusi
Sebagai langkah mitigasi jangka pendek, forum tersebut menyepakati akselerasi produksi pertanian melalui pembenahan infrastruktur, adaptasi iklim, penguatan kapasitas petani, dan perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD). Untuk jangka panjang, fokus diarahkan pada reformasi tata kelola lahan serta digitalisasi sistem pasokan hulu-hilir.
Implementasi strategi ini ditandai dengan peluncuran Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Jawa di Sidoarjo, yang diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Khofifah menggarisbawahi bahwa stabilitas harga pangan sangat sensitif terhadap dinamika lokal maupun global.
Menurutnya, konektivitas antarwilayah menjadi kunci utama untuk melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga kesejahteraan petani.
Sebagai bentuk konkret, skema distribusi pangan mulai diperluas. Salah satunya adalah pengiriman logistik bawang merah sebanyak 7 ton dari Jawa Tengah dan Jawa Timur menuju Jawa Barat yang difasilitasi oleh PT Pos Indonesia.
Pemerintah juga tengah menjajaki optimalisasi BUMN logistik lainnya, termasuk kolaborasi antara Perum Bulog dan PT Pelni, guna memperlancar pasokan beras dari Jawa Timur menuju kawasan Indonesia Timur guna menekan disparitas harga dan biaya logistik nasional.
