TVRINews – Jakarta
Kemenko Perekonomian dan BPS Perkuat Sinergi Data untuk Formulasi Kebijakan Antisipatif Semester II
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa fundamental ekonomi nasional tetap berada dalam kondisi solid hingga penghujung tahun 2026, ditopang oleh tingginya tingkat konsumsi masyarakat serta pergeseran tren belanja ke platform digital.
Dalam pertemuannya bersama Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta, Senin 12 Oktober 2026, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyampaikan bahwa capaian makroekonomi domestik menunjukkan tren positif yang konsisten sepanjang tahun berjalan.
Data ekonomi mencatat pertumbuhan PDB Indonesia mencapai 5,45 persen (cumulative-to-cumulative) pada Semester I-2026. Sementara itu, tingkat inflasi tahunan (year-on-year) berada pada level terkendali sebesar 3,28 persen, diimbangi posisi Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur yang ekspansif di level 52,4, serta surplus neraca perdagangan sebesar USD 7,25 miliar periode Januari hingga Agustus 2026.
Dradjad menjelaskan bahwa stabilitas daya beli masyarakat tercermin kuat pada pertumbuhan pesat sektor pariwisata dan transportasi, serta lonjakan signifikan transaksi pembayaran elektronik.
"Pergeseran pola konsumsi masyarakat ke media digital dan marketplace berhasil terekam secara komprehensif oleh BPS. Hal ini mengonfirmasi bahwa daya beli publik sejatinya tetap terjaga dengan sangat baik," ujar Dradjad dikutip Selasa 13 Oktober 2026.
Peningkatan volume transaksi berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang melampaui angka 100 persen menjadi penanda mutlak tingginya aktivitas konsumsi riil di tingkat akar rumput.
Di sisi kewilayahan, daerah dengan basis industri pengolahan yang solid dan kawasan industri maju tercatat mampu membukukan laju pertumbuhan di atas rata-rata nasional. Realitas ini dijadikan pijakan utama Kemenko Perekonomian dalam merumuskan arah kebijakan strategis mendatang, termasuk fokus penguatan ekspor bersih (net export).
Menyinggung persoalan harga, Dradjad menguraikan bahwa dinamika inflasi domestik memiliki karakter cost-push inflation, inflasi yang dipicu oleh dorongan biaya produksi dan kendala rantai pasok, ketimbang tekanan dari sisi permintaan (demand-pull). Oleh sebab itu, strategi pengendalian difokuskan pada penguatan suplai barang di pasar.
Guna memastikan efektivitas implementasi program pemerintah, Kemenko Perekonomian berkomitmen memperkuat integrasi data berbasis evaluasi kuartalan bersama BPS. Langkah ini juga akan dilanjutkan dengan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga (K/L) guna sinkronisasi data perekonomian secara makro.
"BPS memegang peran sentral dalam memotret indikator riil. Informasi akurat tersebut menjadi fondasi bagi kami untuk memformulasi kebijakan yang presisi dan relevan," pungkasnya.
Pertemuan tingkat tinggi tersebut turut dihadiri oleh Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, beserta jajaran pejabat teras dari kedua instansi.
