TVRINews – Jakarta
Pemerintah dorong pemanfaatan data alternatif untuk memperluas akses pembiayaan UMKM yang belum memiliki riwayat kredit bank.
Pemerintah terus memacu penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna memperkuat ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Hingga akhir Juli 2026, realisasi penyaluran kredit bersubsidi ini telah mencapai Rp180,9 triliun yang menyasar 2,82 juta debitur.
Meski angka penyaluran tergolong masif, tantangan klasik terkait akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang belum memiliki rekam jejak kredit atau unbankable masih menjadi hambatan utama. Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, menegaskan pentingnya adopsi Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA).
"Kemenkeu mendorong pemanfaatan PKA yang menggunakan data alternatif untuk membantu lembaga keuangan menilai potensi debitur. Perlu digarisbawahi, ini berfungsi sebagai instrumen pendukung dalam penilaian risiko tanpa mengambil alih keputusan pemberian kredit dari pihak perbankan," ujar Juda dikutip Jumat 21 Agustus 2026.
Juda menambahkan, implementasi PKA tetap berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian serta pengamanan data nasabah. Inovasi ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan informasi antara lembaga keuangan dan pelaku UMKM yang belum tersentuh sistem perbankan konvensional.
Diversifikasi Dukungan Pemerintah
Pemerintah menargetkan plafon KUR mencapai Rp290,6 triliun pada tahun 2026. Selain KUR, pemerintah juga mengoptimalkan program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) melalui Pusat Investasi Pemerintah. Data per 16 Agustus 2026 menunjukkan, UMi telah disalurkan sebesar Rp67,2 triliun kepada 15,3 juta debitur yang tersebar di 510 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Dukungan fiskal juga diberikan melalui insentif pajak, di mana UMKM dengan omzet tertentu menikmati tarif PPh final sebesar 0,5 persen.
Bahkan, bagi pelaku UMKM orang pribadi dengan omzet tahunan hingga Rp500 juta, pemerintah memberikan fasilitas bebas pajak penghasilan. Fasilitas kepabeanan untuk industri kecil berorientasi ekspor serta kemudahan akses pasar melalui pengadaan barang pemerintah turut disiapkan sebagai katalis pertumbuhan.
Membangun Rantai Pasok dan Track Record
Namun, Juda menekankan bahwa akses modal hanyalah satu sisi dari koin pertumbuhan. Ia mengingatkan bahwa keberlanjutan UMKM sangat bergantung pada kemampuan pelaku usaha untuk mengintegrasikan diri ke dalam rantai pasok perusahaan-perusahaan skala besar.
Integrasi ini tidak hanya memberikan kepastian pasar, tetapi juga membuka jalan bagi peningkatan kualitas produk, transfer teknologi, serta pengembangan manajemen usaha yang profesional.
"Melalui proses tersebut, UMKM akan membangun track record yang berharga. Rekam jejak inilah yang nantinya akan meningkatkan tingkat bankability UMKM di mata lembaga keuangan, sehingga akses pembiayaan di masa depan menjadi jauh lebih luas," papar Juda.
Di akhir penjelasannya, Juda menggarisbawahi bahwa penguatan sektor UMKM merupakan upaya kolektif yang memerlukan sinergi lintas sektoral. Koordinasi yang harmonis antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sektor perbankan, hingga pihak korporasi sangat krusial untuk memastikan seluruh instrumen dukungan berjalan dalam satu irama.
