TVRINews – Jakarta
Indonesia Membidik Transformasi Industri Nikel dan Kemandirian Energi Menyeluruh
Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk memperketat rantai pasok komoditas nasional guna mengatasi ketergantungan pada produk impor bernilai tambah tinggi. Fokus utama diarahkan pada sektor pertambangan dan energi yang dinilai masih menyisakan celah struktural dalam pengelolaan kekayaan alam domestik.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa komoditas nikel dalam negeri saat ini mayoritas masih berhenti pada tahap setengah jadi sebelum diekspor dan kembali ke Tanah Air dalam bentuk barang jadi. Kondisi tersebut dinilai menghambat optimalisasi ekonomi jangka panjang apabila tidak segera diselaraskan melalui kebijakan lintas sektoral.
"Kalau kita ingin konsumsi terus, itu juga baik, tapi jangka panjang saya pikir itu akan mengalami suatu persoalan stagnasi pertumbuhan kita," ujar Bahlil dikutip Kamis 8 Oktober 2026
Strategi Sinkronisasi Lintas Kementerian
Upaya perbaikan tata kelola ini dikoordinasikan melalui penyelarasan program dari berbagai instansi terkait, termasuk Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian ESDM. Langkah integrasi tersebut berpedoman pada peta jalan hilirisasi yang mencakup 28 komoditas dari empat sektor utama, yakni mineral, batubara, gas bumi, perikanan, pertanian, perkebunan, serta kehutanan.
Transformasi hilirisasi nikel menunjukkan peningkatan signifikan dari sisi nilai ekspor, yang melonjak dari kisaran USD3,3 miliar pada periode 2017 hingga 2018 menjadi USD34 miliar pada 2023.
Proyeksi tahun ini bahkan diperkirakan mampu menyentuh angka USD38 hingga USD40 miliar. Kendati demikian, pemerintah memandang pencapaian tersebut belum sepenuhnya tuntas karena produk smelter domestik perlu didorong hingga hilir.
Dalam arah kebijakan ke depan, pengelolaan sumber daya alam ditegaskan harus berlandaskan prinsip keadilan dan keberlanjutan lingkungan demi kepentingan generasi mendatang.
"Supaya pengelolaan sumber daya alam kita tidak gila-gilaan. Karena kami berpandangan bahwa negara ini diatur untuk berkelanjutan. Masih ada anak cucu kita yang harus kita wariskan kepada mereka," tegas Bahlil.
Akselerasi Transisi Energi dan Penguatan Pelaku Lokal
Di sektor energi, tantangan utama berpusat pada tingkat produksi minyak nasional atau lifting yang berada di kisaran 600 hingga 610 ribu barel per hari, berbanding dengan tingkat konsumsi domestik yang mencapai 1,6 juta barel per hari.
Guna menutupi defisit tersebut, pemerintah menyiapkan tiga strategi utama, meliputi intervensi teknologi sumur tua, optimalisasi sumur idle, serta percepatan proyek strategis seperti Blok Masela.
Selain itu, implementasi mandatori biodiesel B50 dan rencana penerapan etanol 20 persen (E20) pada periode 2027 hingga 2028 diproyeksikan mampu menekan angka impor bahan bakar secara signifikan. Kebijakan serupa juga diberlakukan pada sektor batubara melalui pengaturan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) demi menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan.
Pemerintah turut menekankan pentingnya pelibatan pelaku usaha daerah dan pelaku usaha mikro, kecil, serta menengah (UMKM) agar pertumbuhan ekonomi tidak terpusat di Pulau Jawa saja, melainkan merata di wilayah penghasil bahan baku.
"Jangan biarkan orang daerah menjadi penonton. Jadikan orang daerah itu menjadi tuan di negeri mereka sendiri," tambahnya.
Terkait wacana ekspor tenaga listrik, pemerintah memastikan posisi tawar Indonesia akan tetap dijaga secara ketat di tengah dinamika geopolitik global. Seluruh rangkaian koordinasi kementerian baru ini dipastikan berjalan efisien tanpa membebani keuangan negara, karena operasionalnya didukung melalui alokasi anggaran Kementerian ESDM yang ada.
