TVRINews, Jakarta
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menanggapi pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengancam akan memberlakukan tarif tambahan sebesar 10% terhadap negara-negara yang tergabung dalam kelompok BRICS.
Menurut Sri Mulyani, hingga saat ini pemerintah Indonesia masih memantau perkembangan situasi global tersebut, mengingat proses negosiasi dagang antara Indonesia dan AS masih berlangsung.
"Tentu kita akan terus mengikuti saja, karena Indonesia masih dalam proses pembicaraan dengan Pemerintah Amerika Serikat," ujar Sri Mulyani usai Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 7 Juli 2025.
Baca Juga: BMKG Pastikan Cuaca di Selat Bali saat Kecelakaan KMP Tunu Pratama Normal
Sri Mulyani menyoroti dinamika ekonomi global yang semakin tidak pasti, terutama terkait dengan kebijakan tarif resiprokal yang kembali digaungkan oleh Trump. Menurutnya, ketidakpastian global menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menyusun asumsi dasar Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026.
"Kita sedang melihat, hari ini Bapak Presiden berada di pertemuan BRICS dengan para pemimpin dunia, dan kemudian Presiden AS Donald Trump menyampaikan pernyataan bahwa kelompok BRICS dianggap tidak mendukung AS sehingga mengancam akan mengenakan tambahan tarif," jelas Sri Mulyani.
Sebelumnya, Donald Trump melalui akun Truth Social menyatakan bahwa negara mana pun yang mendukung "kebijakan anti-Amerika" dari BRICS akan dikenai tarif tambahan sebesar 10% pada Minggu, 6 Juli 2025. Ia menegaskan bahwa tidak akan ada pengecualian dalam kebijakan tersebut.
"Tidak akan ada pengecualian untuk kebijakan ini," tulis Trump.
Ancaman itu muncul di tengah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil. Dalam unggahan terpisah, Trump juga menyampaikan bahwa pemberitahuan resmi terkait tarif atau perjanjian dagang dengan berbagai negara akan dikirimkan mulai Senin, 7 Juli, pukul 12.00 waktu Washington atau pukul 23.00 WIB.
Trump juga mengecam wacana dedolarisasi yang digaungkan oleh BRICS. Ia menilai upaya negara-negara BRICS untuk mengurangi dominasi dolar AS dalam perdagangan internasional sebagai ancaman, dan mengancam akan menerapkan tarif sebesar 100% jika inisiatif itu tetap dilanjutkan.
"Jika mereka tetap melakukannya, mereka akan dikenakan tarif 100 persen," tegasnya.
Wacana dedolarisasi telah menguat dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak AS menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia pasca-invasi ke Ukraina pada 2022. Negara-negara BRICS mendorong penggunaan mata uang lokal untuk memperkuat kedaulatan ekonomi masing-masing.
Saat ini, BRICS beranggotakan Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, Iran, dan Indonesia, yang baru bergabung pada Januari 2025. Kelompok ini berfokus pada kerja sama ekonomi, geopolitik, teknologi, dan pembangunan berkelanjutan antar negara berkembang.
