TVRINews – Jakarta
Pemerintah optimistis akses pasar global terbuka lebar demi memperkuat ekonomi nasional tahun 2027.
Pemerintah Republik Indonesia mencatat kemajuan signifikan dalam upayanya berintegrasi dengan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP).
Manuver ini merupakan bagian dari cetak biru strategis Jakarta untuk memperluas penetrasi pasar global, menarik aliran investasi, dan merangsang pertumbuhan ekonomi menuju visi Indonesia Emas 2045.
Berdasarkan laporan perkembangan pemerintah terbaru, titik terang aksesi ini mengemuka pada Pertemuan Komisi CPTPP ke-10 yang digelar secara virtual akhir Juni 2026 lalu.
Dalam forum tersebut, negara-negara anggota secara resmi menyepakati dimulainya tahap diskusi persiapan (preparation discussion) bagi Indonesia, bersama Filipina dan Uni Emirat Arab. Tahapan krusial ini menjadi prasyarat sebelum dibentuknya Kelompok Kerja Aksesi menuju keanggotaan penuh.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa fondasi regulasi domestik sejatinya telah beririsan kuat dengan standar blok perdagangan tersebut.
"CPTPP ini merupakan perjanjian perdagangan antar ekonomi. Ketentuan-ketentuan dalam CPTPP secara umum sudah kita sepakati di berbagai perjanjian internasional seperti dalam kerangka WTO, RCEP, ASEAN, serta proses aksesi OECD. Maka itu, kita hanya memerlukan beberapa penyesuaian peraturan perundang-undangan untuk memenuhi komitmen di CPTPP," jelas Menko Airlangga di Jakarta.
Dukungan Kuat dari London…
Proses integrasi ekonomi yang sedang ditempuh Jakarta ini mendapat sokongan penuh dari sejumlah negara anggota, salah satunya Inggris. Dukungan London tidak hanya sebatas retorika diplomatik, melainkan telah diformalisasikan melalui pakta Indonesia–United Kingdom Economic Growth Partnership (EGP) yang ditandatangani oleh Menko Airlangga dan Menteri Bisnis dan Perdagangan Inggris, Peter Kyle, pada pertengahan Januari 2026.
Kesepakatan tersebut dirancang sebagai kerangka kerja praktis untuk menggenjot neraca perdagangan bilateral dan investasi lintas sektor, mulai dari energi bersih hingga semikonduktor. Inggris juga telah menegaskan komitmennya untuk memberikan asistensi teknis bagi Indonesia dalam proses aksesi Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Menyoroti kemitraan bilateral tersebut, Airlangga menegaskan dampak positifnya bagi postur ekonomi nasional. "Dokumen kerja sama ekonomi strategis tersebut (EGP) merupakan wujud nyata dari komitmen kedua negara dalam membangun pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan saling menguntungkan," ungkapnya dikutip Jumat 3 Juli 2026
Membidik Keanggotaan Penuh 2027
Hingga saat ini, proses harmonisasi regulasi berjalan progresif. Jakarta telah menyelaraskan 22 bab ketentuan CPTPP dan secara resmi menyerahkan dokumen kuesioner kepada Selandia Baru selaku negara penyimpan (depository country) pada Mei tahun lalu.
Melalui akselerasi ini, pemerintah mematok target ambisius untuk resmi menjadi anggota penuh CPTPP pada 2027.
Keanggotaan dalam CPTPP blok yang mewakili sekitar 15 persen PDB global dengan akses pasar mencapai 600 juta jiwa diproyeksikan akan mendisrupsi iklim usaha domestik ke arah yang positif. Para eksportir akan menikmati tarif yang lebih rendah, sementara konsumen domestik dijanjikan akses produk yang lebih variatif dan kompetitif.
Sejalan dengan mandat Presiden Prabowo Subianto, momentum aksesi ini juga akan dimanfaatkan untuk memangkas birokrasi, mengamankan hak kekayaan intelektual, dan mendongkrak daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Meski pemerintah tetap membuka ruang untuk Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) bilateral sebagai jaring pengaman, jalur multilateral melalui CPTPP tetap menjadi prioritas utama. Hal ini dinilai krusial untuk mengokohkan sabuk ekonomi dan geopolitik Indonesia di kawasan.
“Indonesia bukan negara pertama di ASEAN, tetapi Vietnam, Brunei, Malaysia, dan Singapura sudah menjadi anggota ekonomi CPTPP. Tentunya kita berharap sebagai ekonomi terbesar di ASEAN dan sebagai satu-satunya negara G20 di ASEAN bahwa keanggotaan CPTPP di Indo-Pasifik ini akan memperkuat posisi Indonesia,” pungkas Menko Airlangga.
