TVRINews – Jakarta
Pemerintah perluas akses pembiayaan inklusif lewat skema kredit program agar bisnis kecil kian mandiri dan naik kelas.
Model pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang diterapkan Indonesia kembali menjadi sorotan dalam dunia usaha. Melalui forum internasional di Nusa Dua, Bali, pemerintah membagikan rekam jejak pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta ragam instrumen kredit program yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan.
Hal ini dipaparkan dalam sesi pembuka International Fora for Kredit Program Pemerintah 2026 yang dihadiri oleh perwakilan Bank Dunia, Women’s World Banking, serta KfW Development Bank.
Kehadiran para pemangku kepentingan global tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi lintas negara dalam memperluas akses finansial yang inklusif dan tepat sasaran bagi pelaku usaha akar rumput.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menjelaskan bahwa penguatan sektor UMKM merupakan pilar utama stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah mencatat populasi UMKM di tanah air mencapai 56,7 juta unit, di mana sebagian besar didominasi oleh pelaku usaha mikro.
"Bagi kami, pembiayaan UMKM bukan sekadar menambah volume penyaluran. Yang terpenting adalah menjangkau debitur yang tepat, menyediakan pembiayaan yang sesuai, dan membantu usaha mereka tumbuh," ujar Ferry dikutip Sabtu 31 Oktober 2026.
Guna mencapai efektivitas tersebut, pemerintah mengintegrasikan lima instrumen pembiayaan ke dalam satu kerangka kebijakan terpadu. Instrumen ini mencakup Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Alsintan, Kredit Industri Padat Karya, Kredit Program Perumahan, hingga inisiatif terbaru yakni Kredit Perempuan Prasejahtera. Berdasarkan data per 27 Oktober 2026, akumulasi penyaluran kredit program sejak 2015 telah mencapai Rp2.440 triliun melalui 58,1 juta akad kredit.
Pendekatan strategis yang diterapkan Indonesia turut mendapat apresiasi dari lembaga keuangan internasional. Hasil kajian Bank Dunia terhadap lebih dari 8 juta debitur KUR menunjukkan bahwa sebagian besar penerima manfaat belum pernah mengakses layanan pinjaman formal sebelum terlibat dalam program ini.
Di sisi lain, kisah sukses pelaku usaha lokal turut merefleksikan efektivitas skema pembiayaan tersebut. Ratih Paramitasari, seorang pelaku usaha asal Gunungkidul, Yogyakarta,, menceritakan bagaimana akses pembiayaan berbunga rendah membantunya memperluas kapasitas produksi. Usaha pembuatan tas stik biliar miliknya kini tidak hanya menyerap puluhan tenaga kerja lokal, tetapi juga berhasil menembus pasar ekspor internasional.
Menatap masa depan, pemerintah berkomitmen untuk terus menyempurnakan tata kelola pembiayaan melalui pemanfaatan Basis Data Tunggal UMKM serta integrasi sistem informasi yang lebih mutakhir. Evaluasi berkala ini diharapkan mampu memastikan bahwa setiap program pembiayaan benar-benar memberikan multiplier effect yang nyata bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat luas.
