TVRINews – Jakarta
Sinergi Pengusaha dan Pemerintah Kunci Hadapi Tekanan Global.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia resmi membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, dengan mengusung agenda penguatan kedaulatan ekonomi nasional di tengah dinamika global.
Forum strategis yang berlangsung sejak kemarin 29 Oktober dan akan berakhir hari ini Jumat 30 Oktober 2026 memfokuskan diskusinya pada penciptaan stabilitas fiskal, ketahanan sektor esensial, serta perluasan akses pasar internasional bagi pelaku usaha domestik.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, dalam pidato pembukanya menegaskan bahwa ketahanan nasional harus berakar pada kemandirian sektor-sektor fundamental seperti pangan, air, dan energi. Menurutnya, kesiapsiagaan menghadapi ketidakpastian geopolitik dan ekonomi internasional menuntut negara untuk mengoptimalkan sumber daya domestik secara berkelanjutan.
"Ketahanan pangan, air, dan energi merupakan fondasi utama kedaulatan negara yang harus terus kita kawal bersama," ujar Anindya di hadapan para delegasi dan pemangku kepentingan.
Lebih lanjut, Anindya menyoroti bahwa di tengah tekanan pasar keuangan global dan fluktuasi nilai tukar, fundamental ekonomi makro Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang solid.
Ia membandingkan capaian pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di kisaran 5,1 persen dengan periode krisis historis masa lalu, seraya mencatat bahwa arus investasi asing langsung (foreign direct investment) serta kinerja laba emiten masih berada pada tren positif.
Guna merumuskan langkah taktis ke depan, Kadin Indonesia menetapkan tiga kerangka rekomendasi utama yang mencakup penciptaan bantalan pengaman terhadap krisis, penyediaan bahan baku yang terjangkau bagi produksi rakyat, serta jaminan kepastian hukum bagi dunia usaha agar mampu bersaing di kancah global.
Sebagai tindak lanjut operasional, organisasi pengusaha ini juga memperkenalkan delapan kelompok kerja baru untuk melakukan evaluasi berkala setiap tiga bulan.
Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan P. Roeslani, menekankan bahwa orientasi kebijakan investasi saat ini bergeser menuju kualitas penanaman modal yang mampu mendorong alih teknologi serta penyerapan tenaga kerja trampil.
Sepanjang periode kuartal keempat 2024 hingga kuartal ketiga 2026, kementeriannya mencatat realisasi investasi nasional telah mencapai Rp3.923,2 triliun.
(Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan P. Roeslani, menekankan orientasi kebijakan investasi menuju kualitas penanaman modal. [Foto: Youtube Kadin Indonesia])
"Kepastian regulasi dan stabilitas iklim usaha menjadi variabel penentu yang paling dicari oleh investor global dalam merencanakan ekspansi jangka panjang mereka di Indonesia," ungkap Rosan.
Dari sisi fiskal, Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Hashim S. Djojohadikusumo, menyoroti tantangan optimalisasi rasio perpajakan (tax ratio) nasional yang saat ini masih berkisar antara 10 hingga 11 persen terhadap Produk Domestik Bruto.
Untuk menutup celah potensi penerimaan negara tersebut, pemerintah dijadwalkan mulai memberlakukan kebijakan pajak transaksi digital secara terintegrasi dengan melibatkan perbankan nasional serta platform perdagangan elektronik terkemuka mulai 9 November 2026 mendatang.
Pelaksanaan Rapimnas hari pertama turut menghadirkan sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, guna menyelaraskan arah kebijakan moneter dan sektor jasa keuangan dengan ekspansi riil dunia usaha.
