TVRINews, Jakarta
Pemerintah menyiapkan tujuh langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan global dan potensi arus keluar modal.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, langkah tersebut merupakan hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 5 Mei 2026.
“Berbagai langkah disiapkan untuk menjaga stabilitas rupiah, termasuk memperkuat koordinasi antarotoritas,”kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 5 Mei 2026.
Salah satu langkah utama adalah intervensi pasar oleh Bank Indonesia di pasar domestik maupun internasional untuk menstabilkan nilai tukar.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan, cadangan devisa Indonesia memadai untuk mendukung upaya tersebut.
“Kami akan terus melakukan intervensi di pasar domestik dan luar negeri untuk memastikan stabilitas nilai tukar rupiah,”ungkap Perry.
Selain itu, Bank Indonesia juga membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder guna menjaga likuiditas di sistem keuangan.
Pemerintah turut memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia serta meningkatkan pengawasan sektor keuangan melalui Otoritas Jasa Keuangan.
Perry menjelaskan, tekanan terhadap rupiah saat ini dipengaruhi faktor global dan musiman. Meski demikian, ia memastikan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat.
“Tekanan ini antara lain berasal dari kenaikan suku bunga global dan kebutuhan valas untuk pembayaran dividen, utang luar negeri, serta kebutuhan haji,”ucapnya.
“Fundamental kita kuat, sehingga rupiah ke depan akan stabil dan cenderung menguat,” tegas Perry.
Pemerintah optimistis, sinergi kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas rupiah sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
