TVRINews – Jakarta
Jakarta Perkuat Fondasi Ekosistem Keuangan Digital Melalui Inovasi Lintas Sektor
Indonesia terus memantapkan posisinya sebagai episentrum ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Pemerintah pusat, otoritas keuangan, serta pemangku kepentingan industri kini mempererat kolaborasi strategis guna mengakselerasi transformasi keuangan digital yang inklusif dan berdaya saing global.
Komitmen tersebut ditandai dalam ajang Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2026 di Jakarta International Convention Center.
Forum tingkat tinggi ini menyoroti tiga pilar utama, yakni sinkronisasi kebijakan lintas sektoral, percepatan inovasi finansial berbasis teknologi, serta penyiapan sumber daya manusia yang siap menghadapi lanskap teknologi masa depan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa ketahanan fundamental makroekonomi menjadi katalis penting bagi ekspansi digital nasional. Pertumbuhan ekonomi yang terjaga di level 5,45 persen pada semester pertama tahun ini, dibarengi tingkat inflasi yang stabil di angka 3,19 persen, memberikan ruang gerak yang optimal bagi ekosistem digital untuk terus berkembang.
"Potensi ekonomi digital Indonesia sangat besar dan diproyeksikan menembus kisaran USD 180 hingga 340 miliar pada tahun 2030, setelah mendekati angka USD 100 miliar pada tahun sebelumnya," ujar Menko Airlangga dikutip Jumat 25 september 2026.
Perluasan adopsi teknologi finansial turut tercermin dari penetrasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang telah menjangkau puluhan juta pengguna serta jutaan merchant, di mana sebagian besar pelakunya merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Selain sektor komersial, transformasi digital pemerintahan daerah juga menunjukkan progres signifikan. Sebagian besar pemerintah daerah di seluruh wilayah nusantara kini telah mengintegrasikan ekosistem digital dalam tata kelola keuangan, termasuk optimalisasi pendapatan daerah berbasis non-tunai serta pemanfaatan infrastruktur konektivitas satelit orbit rendah untuk menjangkau daerah terluar.
Dari sisi inklusi, survei Otoritas Jasa Keuangan mencatat indeks inklusi keuangan nasional telah mencapai 93,61 persen. Angka ini melampaui rata-rata negara anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), yang didorong oleh adopsi teknologi kecerdasan buatan dalam memproses verifikasi data konsumen dan penilaian kredit secara otomatis.
Guna mendukung keberlanjutan ekosistem tersebut, pemerintah memperkuat program pengembangan talenta digital melalui kerja sama internasional, insentif pajak bagi industri yang menyelenggarakan pelatihan vokasi, serta keterlibatan aktif dalam perundingan kerangka ekonomi digital ASEAN.
