TVRINews – Brussel, Belgia
Kebijakan tarif nol persen dalam IEU-CEPA siap mendongkrak daya saing komoditas nasional di pasar Eropa.
Pemerintah Indonesia terus memacu penyelesaian kemitraan ekonomi komprehensif dengan Uni Eropa (IEU-CEPA). Proses ratifikasi perjanjian strategis ini ditargetkan rampung pada paruh kedua tahun 2026, guna memastikan implementasi penuh dapat dimulai pada awal tahun berikutnya.
Kemitraan ini menjadi bagian dari strategi Jakarta untuk memperluas akses pasar global, menggenjot volume perdagangan, serta memperdalam komitmen investasi bilateral dengan blok ekonomi Eropa.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan komitmen tersebut usai melakukan pertemuan bilateral dengan Komisioner Perdagangan Uni Eropa, Maros Sefcovic, di sela-sela agenda Brussels Economic Security Forum di Belgia.
(Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto (Kanan) Bersama Komisioner Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic saat membahas ratifikasi IEU-CEPA di Brussel, Belgia (Foto: Kemenko Perekonomian))
"Kami menargetkan proses ratifikasi IEU-CEPA dapat diselesaikan pada semester II 2026 sehingga implementasinya dapat dimulai pada awal 2027," ujar Airlangga dalam keterangan resminya yang dirilis pada Senin 8 Juni 2026.
Akses Pasar dan Penghapusan Tarif
Dalam pertemuan di Brussel, kedua belah pihak sepakat untuk mempercepat seluruh prosedur birokrasi yang diperlukan agar jadwal ratifikasi tidak meleset. Selain itu, diplomasi ini juga mematangkan persiapan kunjungan kerja Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, bersama Maros Sefcovic ke Jakarta dalam waktu dekat.
IEU-CEPA dinilai sebagai instrumen krusial bagi arsitektur ekonomi kedua kawasan. Salah satu poin fundamental dalam kesepakatan ini adalah rencana penghapusan pos tarif perdagangan hingga mencapai 98 persen.
Bagi sektor industri domestik, kebijakan tarif nol persen ke pasar Uni Eropa diproyeksikan akan mendongkrak daya saing komoditas ekspor nasional secara signifikan dan menopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Investasi Hijau dan Mineral Kritis
Selain fokus pada sektor perdagangan barang, pembicaraan tingkat tinggi ini juga menyentuh program Global Gateway milik Uni Eropa. Skema pendanaan tersebut diarahkan untuk menyokong proyek-proyek strategis di Indonesia, khususnya dalam pengembangan rantai pasok mineral kritis.
Kerja sama di sektor ini dianggap saling menguntungkan. Di satu sisi, Indonesia memerlukan mitra strategis untuk mendukung kebijakan hilirisasi sumber daya alam. Di sisi lain, Uni Eropa membutuhkan pasokan mineral berkelanjutan guna mengamankan agenda transisi energi dan industri teknologi bersih mereka.
"Kami juga membahas peluang kerja sama investasi melalui berbagai program strategis, termasuk pengembangan sektor mineral kritis yang menjadi perhatian kedua pihak," kata Airlangga menambahkan.
Pertemuan di Brussel ini mempertegas urgensi penguatan kemitraan ekonomi yang setara. Jika ratifikasi berjalan sesuai linimasa pada akhir 2026, momentum ini akan menjadi babak baru bagi integrasi ekonomi yang lebih erat antara Indonesia dan Uni Eropa per Januari 2027.
