TVRINews – Jakarta
Pertemuan perdana di Istana Merdeka menegaskan peran bank negara sebagai pilar strategis pembangunan dan inklusi keuangan.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bukan sekadar entitas komersial, melainkan motor penggerak utama dalam menjaga stabilitas dan memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Penegasan ini disampaikan dalam pertemuan strategis dengan jajaran Direksi dan Komisaris bank-bank milik negara di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 18 Juni 2026.
Pertemuan tersebut menandai langkah perdana Presiden mengumpulkan secara kolektif seluruh pimpinan dari lima institusi keuangan plat merah, yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, dan BSI. Sebanyak 100 delegasi hadir untuk mendengarkan arahan langsung mengenai visi ekonomi pemerintah.
Presiden menekankan bahwa dengan kapitalisasi pasar gabungan yang mencapai Rp1.100 triliun atau setara 10 persen dari total nilai perusahaan nasional Himbara memegang tanggung jawab sistemik yang vital bagi keberlangsungan kesejahteraan masyarakat luas.
"Himbara harus menempatkan diri sebagai instrumen kemajuan bangsa, melampaui peran tradisionalnya dalam berbisnis," ujar Presiden dalam arahannya sebagaimana dikutip dari pernyataan resmi Sekretariat Kabinet dikutip Jumat 19 Juni 2026.
Dalam diskusi tersebut, pemerintah menggarisbawahi pentingnya peran perbankan dalam mempermudah akses modal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sektor ini dipandang sebagai tulang punggung ekonomi nasional yang memerlukan dukungan sistem perbankan yang inklusif agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
Lebih jauh, Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam operasional perbankan. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan dalam menjalankan mandat pembangunan tidak boleh mengabaikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).
Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa di bawah pemerintahan baru, peran bank BUMN akan diarahkan untuk lebih proaktif mendukung prioritas program pembangunan nasional, sembari tetap menjaga ketahanan fiskal di tengah dinamika ekonomi global.
