TVRINews, Jakarta
Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.061,3 triliun hingga akhir September 2026. Angka tersebut setara dengan 65,4% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Suahasil Nazara mengatakan, realisasi belanja pemerintah pusat hingga September 2026 lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang baru mencapai 61% dari pagu anggaran.
"Sekarang 65 persen. Akan ada sedikit peningkatan menuju bulan November dan Desember, tapi ini relatif sehat," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Oktober 2026, dikutip dari YouTube Kemenkeu, Jumat, 9 Oktober 2026.
Suahasil menjelaskan, realisasi belanja pemerintah pusat mencakup sejumlah komponen, di antaranya belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial.
Belanja pegawai tercatat sebesar Rp287,7 triliun atau 80 persen dari pagu APBN. Anggaran ini antara lain digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN), serta tunjangan profesi guru, termasuk guru non-PNS.
Sementara itu, realisasi belanja barang mencapai Rp463,9 triliun atau 65,8 persen dari pagu anggaran. Komponen ini antara lain mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan operasional sekolah (BOS), dan bantuan pangan.
Pemerintah juga melanjutkan bantuan pangan untuk periode Oktober hingga Desember 2026 guna membantu menjaga konsumsi masyarakat.
Adapun realisasi belanja modal mencapai Rp202 triliun atau 71,1% dari pagu APBN. Belanja ini mendukung berbagai agenda prioritas pembangunan, termasuk penguatan kemandirian ekonomi dan daya saing nasional.
Dari sisi pembangunan fisik, Suahasil menyampaikan progres preservasi jalan telah mencapai 73,7 persen, jembatan 68,8 persen, jalan tol 65,6 persen, dan bendungan 86 persen.
"Ini kita pantau dan kita buat on track terus," katanya.
Di sisi lain, realisasi belanja bantuan sosial mencapai Rp115,8 triliun atau 71,2 persen dari pagu APBN. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program perlindungan sosial, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), serta bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Suahasil menegaskan, pemerintah terus memantau pelaksanaan belanja negara agar anggaran dapat mendukung program pembangunan sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Pemerintah juga berupaya menjaga pelaksanaan APBN agar tetap kredibel, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
