TVRINews, Jakarta
Pemerintah terus memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui Kredit Program Perumahan (KPP). Hingga 20 Juni 2026, realisasi penyaluran KPP telah mencapai Rp19,24 triliun atau sekitar 54 persen dari target awal sebesar Rp36 triliun.
Capaian tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait saat menghadiri Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto di Gedung Ali Wardhana, Jakarta Pusat, Senin, 22 Juni 2026.
Menurut Maruarar, tingginya realisasi penyaluran menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan perumahan yang terjangkau. Karena itu, pemerintah berkomitmen memperluas manfaat program agar dapat menjangkau lebih banyak penerima.
"Dengan capaian yang sudah mencapai sekitar 54 persen atau Rp19,2 triliun, plafon KPP tahun 2026 ditingkatkan dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat dan pelaku usaha," ujar Maruarar dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Senin, 22 Juni 2026.
Ia menjelaskan, KPP merupakan salah satu program strategis pemerintah yang diluncurkan pada 21 Oktober 2025 untuk memperkuat ekosistem perumahan nasional, baik dari sisi supply maupun demand.
Dari sisi supply, KPP ditujukan untuk mendukung pelaku usaha di sektor perumahan, mulai dari pengembang, kontraktor, produsen bahan bangunan, toko material, hingga UMKM yang terlibat dalam rantai pasok pembangunan perumahan.
Sementara dari sisi demand, program ini membantu UMKM memperoleh pembiayaan untuk memiliki, membangun, merenovasi, maupun meningkatkan kualitas rumah.
Hingga pertengahan Juni 2026, KPP telah disalurkan kepada 91.045 debitur. Sebanyak 2.271 debitur berasal dari sisi supply, sedangkan 88.774 debitur lainnya merupakan debitur dari sisi demand.
Kemudian, Maruarar juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Danantara, serta BP BUMN dalam pengembangan program tersebut.
"Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan terhadap Kredit Program Perumahan. Dukungan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Danantara, dan BP BUMN sangat penting dalam mempercepat penyaluran program ini," ungkapnya.
Dalam penyalurannya, bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi kontributor terbesar dengan total penyaluran mencapai Rp17,93 triliun atau sekitar 93,21 persen dari total realisasi nasional.
Adapun lima bank dengan realisasi penyaluran terbesar yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp10,18 triliun, Bank Tabungan Negara (BTN) Rp3,65 triliun, Bank Negara Indonesia (BNI) Rp2,03 triliun, Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp1,06 triliun, serta Bank Mandiri Rp1,02 triliun.
Selain Himbara, bank pembangunan daerah juga telah menyalurkan Rp936,17 miliar kepada 1.994 debitur dengan Bank Jateng sebagai penyalur terbesar. Sementara bank swasta mencatat realisasi Rp370,7 miliar kepada 120 debitur, dengan Bank Nobu menjadi penyalur terbesar.
Pemerintah berharap perluasan akses pembiayaan melalui KPP dapat menjadi motor penggerak sektor perumahan nasional, memperkuat pelaku usaha di bidang perumahan, sekaligus mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.
