TVRINews – Makassar
Penguatan konektivitas maritim dan efisiensi rantai pasok regional menjadi fokus utama penanganan volatilitas harga komoditas strategis di kawasan Indonesia Timur.
Pemerintah mempercepat konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna meredam tekanan inflasi pangan di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), menyusul catatan statistik yang menunjukkan sebagian besar wilayah kepulauan tersebut masih menghadapi tantangan distribusi dan kerentanan harga komoditas strategis.
Berdasarkan evaluasi makroekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi domestik pada semester pertama tahun ini berada di level 5,45 persen, dengan tingkat inflasi tahunan per September terkendali di angka 3,28 persen.
Kendati demikian, dinamika kelompok bahan makanan bergejolak (volatile food) tercatat masih mengalami tekanan hingga 5,03 persen secara tahunan. Kondisi geografis kepulauan serta ketergantungan pada moda transportasi laut dan udara turut memengaruhi disparitas harga antarwilayah di kawasan timur.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menegaskan pentingnya langkah antisipatif yang melibatkan lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
"Inflasi kelompok pangan bergejolak pada September lalu telah mencapai 5,03 persen, sehingga perlu terus dikendalikan agar kembali berada dalam kisaran tiga hingga lima persen, sebagaimana disepakati dalam High Level Meeting TPIP awal tahun ini," ujar Ferry dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID) Wilayah Sulampua di Makassar.
Ia menambahkan, faktor klimatologi seperti fenomena cuaca global secara historis kerap memengaruhi produktivitas sektor hulu. Oleh karena itu, penguatan pasokan serta kelancaran jalur logistik menjadi instrumen mutlak yang harus dijalankan secara konsisten oleh pemerintah pusat dan daerah.
Mitigasi Geografis dan Rantai Pasok
Tantangan utama di wilayah Sulampua berkaitan erat dengan struktur kepulauan yang memerlukan waktu tempuh dan biaya logistik lebih tinggi antara pusat produksi dan daerah konsumsi.
Tercatat pada bulan lalu, sebagian besar provinsi di kawasan tersebut mengalami inflasi tahunan melampaui batas atas sasaran nasional, yang terutama disumbangkan oleh komoditas hortikultura, beras, aneka ikan, dan produk pangan lokal lainnya.
Sebagai respons atas tantangan tersebut, forum koordinasi tingkat regional yang berlangsung di Sulawesi Selatan sejak jumat 23 Oktober 2026 lalu merumuskan lima pilar aksi strategis.
Kerangka kerja ini mencakup modernisasi sektor hulu pertanian yang adaptif terhadap iklim, percepatan hilirisasi guna memperpanjang daya simpan komoditas, perluasan akses pembiayaan bagi petani dan nelayan, penguatan data cadangan pangan berbasis sistem peringatan dini, serta integrasi konektivitas antarpulau.
Pemerintah pusat melalui kementerian terkait juga akan mengoordinasikan badan usaha logistik negara untuk menginisiasi proyek percontohan kerja sama antar-daerah di Sulampua. Program ini difokuskan pada komoditas utama penyumbang inflasi melalui optimalisasi tarif distribusi serta keterlibatan langsung pelaku usaha daerah sebagai penyangga pasar.
Langkah terpadu ini turut melibatkan sinergi bersama Bank Indonesia, lembaga pangan nasional, otoritas meteorologi, serta jaringan perbankan dan badan usaha milik daerah guna memastikan ketersediaan pasokan tetap terjaga menjelang eskalasi permintaan pada periode libur akhir tahun.
