TVRINews – Jakarta
Pembiayaan Mikro Dongkrak Jutaan UMKM Naik Kelas.
Program pembiayaan bersubsidi bagi pelaku usaha mikro terus menunjukkan traksi positif di tengah dinamika ekonomi domestik. Pemerintah mencatat total penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga paruh ketiga tahun ini telah menembus angka Rp169 triliun, menjangkau jutaan pengusaha kecil di berbagai penjuru nusantara.
Berdasarkan data resmi Yang dirilis Bakom RI, realisasi pembiayaan yang tercatat hingga 22 Juli 2026 tersebut berhasil diserap oleh 2,65 juta debitur UMKM. Capaian ini merefleksikan efektivitas instrumen fiskal dalam memperluasinklusi keuangan bagi sektor riil yang selama ini kesulitan mengakses perbankan konvensional.
Deputi Bidang Kewirausahaan sekaligus Juru Bicara Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Riza Damanik, mengemukakan bahwa program ini dirancang sebagai fondasi utama untuk memperkokoh ketahanan ekonomi kerakyatan melalui dukungan likuiditas yang berbiaya rendah.
"Program ini merupakan pilar strategis negara dalam menggerakkan sektor produktif, khususnya bagi pelaku usaha yang layak secara bisnis namun memiliki keterbatasan agunan," ujar Riza di Jakarta Sein 3 Agustus 2026.
Ia menjelaskan, melalui intervensi subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tingkat suku bunga pinjaman dipatok pada level kompetitif sebesar 6 persen per tahun. Angka tersebut terpaut cukup jauh dari rata-rata suku bunga kredit komersial di pasaran yang lazimnya bergerak di kisaran 10 hingga 14 persen.
Dari total akumulasi penyaluran tersebut, dinamika inklusi keuangan menunjukkan tren yang menggembirakan. Sebanyak 1,1 juta penerima merupakan debitur baru yang untuk pertama kalinya berhasil merambah ekosistem pembiayaan formal, sementara 511.000 entitas usaha dilaporkan sukses meningkatkan skala bisnis mereka atau naik kelas.
Selain ekspansi volume, kualitas portofolio pembiayaan juga terpelihara dalam koridor yang sehat. Tingkat kredit macet atau non-performing loan (NPL) terpantau stabil pada kisaran 2 persen, mengindikasikan kedisiplinan serta kapasitas arus kas pelaku usaha yang terjaga baik.
Komitmen pemerintah untuk mendorong transformasi struktural juga tercermin dari alokasi sektoral. Lebih dari 65 persen dari total penyaluran kredit disalurkan secara terarah ke sektor-sektor primer dan sekunder yang bernilai tambah tinggi, meliputi bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, serta industri pengolahan skala menengah-kecil.
Kebijakan afirmatif ini diorientasikan untuk memperkuat sentra-sentra pertumbuhan ekonomi daerah, menstimulasi penciptaan lapangan kerja baru, sekaligus mengakselerasi target pengentasan kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan.
Pemerintah mengajak para pelaku usaha di akar rumput untuk memanfaatkan sisa kuota plafon pembiayaan yang masih tersedia sepanjang tahun ini guna memperkuat kapasitas produksi. Di sisi lain, otoritas terkait membuka saluran pengaduan publik melalui platform nasional SP4N-LAPOR! bagi masyarakat yang menemui kendala administratif atau praktik pungutan tidak resmi di lapangan.
