TVRINews, Jakarta
Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan rapat tersebut menjadi tahapan awal pembahasan penyusunan RAPBN 2027 melalui pembentukan panitia kerja pertumbuhan ekonomi, penerimaan negara, dan kerangka ekonomi makro.
Menurut Misbakhun, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 berada di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen sebagai bagian dari upaya menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam jangka menengah.
“Pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2027 menjadi dasar penyusunan APBN di tengah ketidakpastian ekonomi global, tensi geopolitik, serta kebutuhan percepatan transformasi ekonomi nasional,”kata Misbakhun dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 10 Juni 2026.
Dalam paparannya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan perekonomian global masih dibayangi ketidakpastian, meski tekanan mulai mereda.
Namun demikian, Indonesia dinilai tetap mampu menjaga ketahanan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 tercatat sebesar 5,61 persen, didukung inflasi yang terkendali dan konsumsi masyarakat yang terus membaik.
“Indonesia tetap menunjukkan resiliensi ekonomi di tengah tantangan global yang masih tinggi,”ungkap Purbaya.
Pemerintah juga mencermati tekanan terhadap nilai tukar rupiah akibat sentimen global dan kondisi pasar keuangan internasional. Meski demikian, pemerintah optimistis koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Dalam KEM-PPKF 2027, pemerintah menetapkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro, antara lain pertumbuhan ekonomi 5,8–6,5 persen, inflasi 1,5–3,5 persen, serta nilai tukar rupiah di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.
Selain itu, tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diperkirakan berada di kisaran 6,5–7,3 persen.
Pemerintah juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka berada pada kisaran 4,3–4,9 persen dan tingkat kemiskinan di kisaran 6–6,5 persen pada 2027.
Purbaya menegaskan APBN 2027 akan
diarahkan untuk memperkuat investasi sektor strategis, menjaga stabilitas ekonomi, memperluas perlindungan sosial, serta mendukung penciptaan lapangan kerja.
Menurutnya, kebijakan fiskal dirancang tetap sehat dan berkelanjutan dengan menjaga defisit APBN di kisaran 1,8–2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pendapatan negara diproyeksikan berada pada kisaran 11,9–12,2 persen terhadap PDB, sedangkan belanja negara diperkirakan mencapai 13–14 persen terhadap PDB.
Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, termasuk stabilisasi harga pangan dan energi, penguatan investasi, percepatan belanja negara, deregulasi, serta penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.
