TVRINews, Jakarta
Strategi kolaborasi daerah dan penguatan serapan pasar lewat Program Makan Bergizi Gratis diyakini mampu menjaga stabilitas harga telur di tingkat peternak.
Pemerintah mengambil langkah konkret untuk memitigasi anjloknya harga telur di tingkat produsen. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen negara untuk menjamin keberlangsungan usaha peternak rakyat dengan memastikan Harga Acuan Pembelian (HAP) di angka Rp26.500 per kilogram dipatuhi oleh seluruh pelaku rantai pasok.
Dalam pertemuan dengan perwakilan peternak di Jakarta, Amran menekankan pentingnya perlindungan terhadap peternak lokal sebagai penyangga ketahanan pangan nasional. Ia memastikan, pemerintah tidak akan membiarkan peternak rakyat tertekan oleh mekanisme pasar yang tidak sehat.
"Kami menginstruksikan seluruh pengumpul dan pembeli untuk konsisten menerapkan harga acuan sebesar Rp26.500 per kilogram. Pemerintah hadir untuk mengawal kebijakan ini agar tidak ada pihak yang dirugikan," ujar Amran dalam pernyataan resminya yang dikutip Rabu 10 juni 2026.
Sebagai instrumen penguatan, Mentan telah berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meningkatkan volume serapan telur melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diharapkan dapat menjadi penyeimbang permintaan yang mampu mendongkrak harga di tingkat peternak.
Selain itu, Kementan berencana menerbitkan surat imbauan kepada para pengepul dengan tembusan kepada Satuan Tugas (Satgas) Pangan di tingkat kepolisian daerah untuk melakukan pengawasan ketat terhadap kepatuhan harga di lapangan.
Model Stabilisasi Sidrap
Di tengah upaya stabilisasi nasional, model pengelolaan harga di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) mencuat sebagai prototipe yang dinilai layak diadopsi secara luas. Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, memaparkan bahwa keberhasilan daerahnya dalam menjaga stabilitas harga selama lebih dari setahun terletak pada dialog rutin yang difasilitasi pemerintah daerah.
"Kami menggelar rapat koordinasi mingguan yang melibatkan peternak dan pedagang. Kesepakatan harga yang ditetapkan kemudian dipublikasikan secara transparan melalui media sosial dan kanal informasi publik," jelas Syaharuddin.
Pendekatan partisipatif ini terbukti efektif menciptakan ekosistem pasar yang sehat bagi kedua belah pihak. Pemerintah pusat kini mendorong agar pola komunikasi intensif seperti di Sidrap dapat direplikasi di sentra-sentra produksi telur lainnya di Indonesia.
Apresiasi Pelaku Industri
Langkah tegas pemerintah ini disambut baik oleh organisasi peternak. Ketua Presidium Pinsar Petelur Nasional, Yudianto Yosgiarso, mengungkapkan bahwa intervensi pemerintah memberikan ruang napas bagi peternak yang selama ini menghadapi volatilitas harga yang ekstrem.
"Kami mengapresiasi langkah Menteri Pertanian dan peningkatan frekuensi pembelian oleh Badan Gizi Nasional. Sinergi ini adalah harapan besar bagi keberlangsungan peternak rakyat," ujar Yudianto.
Lebih lanjut, Kementan juga berkomitmen untuk menjaga iklim investasi di sektor perunggasan agar tetap berpihak pada peternak domestik.
Amran menegaskan bahwa pemerintah akan mengeluarkan surat rekomendasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) agar investasi di sektor budidaya ayam diprioritaskan bagi pelaku usaha lokal, guna memastikan industri perunggasan tetap berkelanjutan dan memberi manfaat ekonomi bagi rakyat kecil.
