TVRINews – Jakarta
Proses penilaian dimulai, Pemerintah pastikan kebijakan ekonomi dalam negeri siap naik kelas.
Proses integrasi Indonesia menuju keanggotaan penuh dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) kini resmi memasuki fase krusial. Pemerintah mengonfirmasi bahwa tahapan aksesi telah melangkah ke dalam proses tinjauan teknis (technical review).
Dalam tahapan ini, tim penilai internal OECD bersama dengan negara-negara anggota akan melakukan evaluasi komprehensif terhadap regulasi domestik. Proses tersebut mencakup pendistribusian kuesioner, misi pencarian fakta di lapangan, hingga analisis mendalam mengenai lanskap kebijakan nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa seluruh data yang dihimpun bakal menjadi fondasi krusial dalam forum pengambilan keputusan.
"Hasil dari kegiatan ini kemudian akan menjadi materi diskusi di tingkat Komite OECD, yang akan menghasilkan rekomendasi penyempurnaan kebijakan dan regulasi bagi Indonesia," ujar Airlangga lewat laman resminya Rabu 3 Juni 2026.
Sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional Aksesi OECD, Airlangga mengonsolidasikan lebih dari 60 pemangku kepentingan. Kolaborasi ini mengintegrasikan unsur birokrasi, pelaku industri, akademisi, serikat pekerja, hingga organisasi sipil, karena ruang lingkup asesmen sangat luas, mencakup 25 komite strategis yang mengaudit sektor fiskal, tata kelola pemerintahan, iklim investasi, digitalisasi, pemeliharaan lingkungan, hingga penegakan anti-korupsi.
Sorotan Global dan Agenda Paris
Langkah Indonesia ini menarik perhatian internasional mengingat statusnya sebagai pionir dari kawasan Asia Tenggara yang memulai proses aksesi. Antusiasme dari para anggota OECD dilaporkan berada pada level tertinggi, dengan berbagai negara menawarkan asistensi teknis guna mendukung kelancaran proses ini.
Momentum positif tersebut dinilai harus dijaga demi menyelaraskan ekspektasi global dengan kepentingan domestik.
Guna mengawal langsung agenda ini, Airlangga dijadwalkan menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD 2026 yang berlangsung di Paris, Prancis, pada 3–4 Juni.
Dalam forum tingkat tinggi tersebut, delegasi Indonesia membawa misi diplomatik ekonomi yang berfokus pada hilirisasi industri. Kebijakan ini dinilai fundamental untuk memperkuat struktur ekonomi, menciptakan lapangan kerja bermutu, dan mengoptimalkan nilai tambah komoditas nasional. Selain memaparkan strategi keseimbangan industri dalam pasar terbuka, Airlangga juga akan melakukan diplomasi maraton.
"Kita harus memanfaatkan momentum ini agar semakin banyak negara mendukung dan mempercepat keanggotaan Indonesia," tegas Airlangga.
Di sela-sela konferensi Paris, Airlangga dijadwalkan menggelar dialog bilateral dengan menteri dari delapan negara mitra strategis termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan Australia. Agenda kerja ini akan ditutup dengan pertemuan bersama Business at OECD (BIAC) guna memperkuat jejaring sektor usaha internasional dengan pelaku bisnis di tanah air.
