TVRINews, Bangkok
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan Thailand, Singapura, Japan Bank for International Cooperation (JBIC), World Bank, dan International Finance Corporation (IFC) di Bangkok, Thailand, Rabu, 14 Oktober 2026. Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama di bidang pembangunan, investasi, pengembangan pasar keuangan, dan transisi energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dalam pertemuan dengan Carlos Felipe Jaramillo, Wakil Presiden World Bank untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik, serta Carrie Turk, Direktur World Bank untuk Indonesia dan Timor-Leste, Menkeu membahas tantangan menjaga kredibilitas fiskal di tengah kebutuhan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembahasan menyoroti keseimbangan antara target pertumbuhan, keterbatasan sumber daya, dan efektivitas belanja pemerintah.
World Bank menyampaikan kesiapan mendukung prioritas pembangunan Indonesia, termasuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui strategi yang berfokus pada pembiayaan digital dan inisiatif Agricollect di sektor pertanian. World Bank juga menyampaikan keterlibatannya dalam program kesehatan di Indonesia.
Penguatan dunia usaha dan peningkatan ekspor menjadi fokus pembahasan dengan IFC. Kerja sama dengan Indonesia Eximbank (LPEI) diarahkan pada penghimpunan pendanaan jangka panjang dan mobilisasi dana eksternal untuk mendukung pembiayaan ekspor. Inisiatif ini juga mencakup penguatan rantai pasok domestik bagi pelaku usaha berorientasi ekspor, terutama di sektor pertanian, manufaktur, logistik, jasa, dan perikanan.
Dukungan terhadap pembiayaan ekspor diharapkan dapat memperkuat kapasitas pelaku usaha Indonesia untuk menjangkau pasar internasional.
Dukungan IFC bagi UMKM turut mencakup perluasan akses pembiayaan melalui PNM, OTO Finance, dan Amartha, serta penguatan digitalisasi layanan keuangan. Perhatian juga diberikan kepada perempuan pelaku usaha dan masyarakat di wilayah perdesaan.
Untuk memperkuat keterlibatannya di Indonesia, IFC menyampaikan rencana memindahkan sejumlah posisi senior dari Singapura ke Jakarta.
Di pasar modal, pembahasan dengan IFC menyoroti perluasan basis investor dan pengembangan instrumen pembiayaan tematik untuk menarik partisipasi modal swasta. Menkeu menegaskan pentingnya menjaga kredibilitas pasar modal agar dapat menjadi sumber pembiayaan yang andal bagi sektor swasta.
Dalam pertemuan dengan Indranee Rajah, Menteri Kedua Keuangan Singapura, Menkeu bertukar pandangan mengenai prospek ekonomi kawasan dan peluang memperkuat kerja sama keuangan di ASEAN. Pembahasan mencakup pengembangan pasar karbon, pemanfaatan blended finance atau pembiayaan campuran untuk mendukung solusi berbasis alam, serta penguatan konektivitas infrastruktur dan energi, termasuk melalui ASEAN Power Grid.
Kedua pihak juga membahas peluang berbagi pengalaman dalam pemanfaatan kecerdasan buatan dan digitalisasi. Kerja sama regional tersebut diharapkan dapat memperkuat konektivitas, memperluas peluang usaha, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Sementara itu, dalam pertemuan dengan Gubernur JBIC, Menkeu membahas dukungan bagi proyek infrastruktur dan energi, termasuk pengembangan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy) di Legok Nangka, Jawa Barat. Menkeu juga mendorong penjajakan potensi kerja sama JBIC dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), baik untuk proyek baru maupun proyek yang telah berjalan.
Dalam konteks ketahanan energi, kedua pihak membahas peluang kerja sama untuk memperkuat pasokan energi dan mendukung pengembangan proyek yang sejalan dengan prioritas pembangunan Indonesia. Menkeu menegaskan komitmen Indonesia untuk mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih cepat serta mendorong pengembangan pasar karbon sebagai bagian dari transisi menuju ekonomi rendah emisi.
Dalam pembahasan mengenai pajak karbon, Menkeu menekankan bahwa instrumen tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan negara, tetapi juga diarahkan untuk mendorong perubahan perilaku dunia usaha menuju praktik yang lebih ramah lingkungan.
“Bagi saya, penerapan pajak karbon bukan sekadar untuk mendapatkan lebih banyak penerimaan. Kebijakan ini bertujuan memberikan insentif agar dunia usaha menerapkan praktik yang lebih ramah karbon,” ujar Menkeu, dalam keterangan yang diterima, Kamis, 15 Oktober 2026.
Rangkaian pertemuan bilateral ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kemitraan Indonesia dengan lembaga keuangan internasional dan negara mitra untuk mendukung prioritas pembangunan nasional.
Melalui kolaborasi di bidang pembiayaan, investasi, pengembangan pasar, dan transisi energi, Indonesia terus mendorong pemanfaatan peluang kerja sama secara optimal guna memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
