TVRINews - Jaipur India
Meski tanpa joint statement secara penuh, negara-negara BRICS sepakati substansi penting untuk perkuat sistem perdagangan inklusif dan transparan.
Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Budi Santoso, menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam mendorong sistem perdagangan multilateral yang adil, inklusif, terbuka, transparan, dan berbasis aturan (rules-based trading system).
Di tengah eskalasi tantangan global, negara-negara anggota BRICS dinilai perlu mempererat kerja sama ekonomi yang konkret guna menjaga stabilitas perdagangan internasional serta mendukung pertumbuhan ekonomi negara berkembang.
Pernyataan tersebut disampaikan Mendag Budi Santoso dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu, menyusul keikutsertaannya dalam Sesi Penutupan Rangkaian Pertemuan Menteri Perdagangan BRICS (BRICS Trade Ministers' Meeting/TMM) di Jaipur, India.
Meski pernyataan bersama (joint statement) belum tercapai secara penuh dalam pertemuan tersebut, Mendag Budi mengungkapkan bahwa para menteri perdagangan negara anggota BRICS telah menyetujui sebagian besar substansi penting yang dibahas.
"Indonesia menegaskan pentingnya menjaga sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan (rules-based) melalui WTO yang kuat, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan global. Pada saat yang sama, BRICS perlu terus menghadirkan kerja sama nyata yang memberikan manfaat langsung bagi pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang," tegas Mendag Busan dalam keterangan resminya, Minggu, 10 Agustus 2026.
*Empat Poin Utama Pembahasan BRICS TMM 2026*
Rangkaian pertemuan di bawah Presidensi India ini memfokuskan pembahasan pada empat pilar strategis:
1. Penguatan Sistem Perdagangan Multilateral: Menempatkan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai poros utama, memprioritaskan agenda pembangunan, memastikan penerapan perlakuan khusus dan berbeda (special and differential treatment) bagi negara berkembang, serta memulihkan sistem penyelesaian sengketa dua tingkat.
2. Internasionalisasi UMKM: Memperluas akses pembiayaan perdagangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), termasuk adopsi prinsip panduan dalam penilaian kredit serta kesepakatan Jaipur Consensus untuk mengkaji mekanisme invoice discounting di lingkup BRICS.
3. Ketahanan Rantai Nilai Global (Global Value Chains): Mengesahkan Workplan on BRICS Shared Understanding on Global Value Chains untuk membangun rantai pasok yang tangguh, efisien, inklusif, dan berkelanjutan melalui digitalisasi dokumen perdagangan, peningkatan konektivitas, serta optimalisasi kawasan ekonomi khusus dan kapasitas industri.
4. Transformasi Layanan Digital Lintas Batas: Mendorong adopsi BRICS Principles to Facilitate Digitally Delivered Services Across Borders guna memperluas perdagangan jasa digital, meningkatkan keterampilan digital, dan memperkuat ekosistem ekonomi digital di negara-negara berkembang.
"Indonesia mendukung penuh berbagai inisiatif konkret BRICS yang memperkuat perdagangan, mulai dari memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM, membangun nilai pasok yang lebih tangguh, serta mendorong transformasi digital. Hal ini penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan," pungkas Mendag Budi.
