TVRINews – Jakarta
Kebijakan likuiditas makroprudensial Bank Indonesia berhasil menyalurkan dana jumbo untuk mendanai program perumahan nasional serta mendongkrak penciptaan lapangan kerja secara masif.
Bank Indonesia mencatatkan aliran dana signifikan ke sektor properti nasional melalui instrumen Kebijakan Likuiditas Makroprudensial. Sebagian besar dari total kucuran dana tersebut diarahkan secara langsung untuk menyokong program pembangunan hunian rakyat yang menjadi fokus strategis pemerintah.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, menjelaskan bahwa alokasi pembiayaan yang disalurkan melalui insentif khusus bagi perbankan tersebut telah memberikan dampak nyata bagi perekonomian riil. Menurutnya, mekanisme kebijakan ini dirancang untuk menyeimbangkan antara stabilitas moneter dan stimulus pertumbuhan ekonomi sektoral.
"Dari KLM yang sebelumnya, kan kita ada 5% KLM yang masuk ke sektor perumahan, itu sekitar Rp118 triliun. Dari Rp118 triliun, sekitar Rp68 sampai Rp69 triliun itu masuk ke sektor perumahan program Asta Cita," ungkap Destry dikuitp Jumat 30 Oktober 2026.
Ia menambahkan, perputaran modal dari kebijakan tersebut berhasil mewujudkan pembangunan fisik lebih dari 115 ribu unit rumah. Evaluasi mendalam terkait efektivitas penyaluran ini dilakukan secara berkala bersama Kementerian Perumahan guna memastikan bahwa pembiayaan dari bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor strategis benar-benar tepat sasaran.
Dampak positif dari kebijakan moneter ini tidak hanya berhenti pada capaian fisik pembangunan hunian. Berdasarkan estimasi otoritas moneter, setiap unit rumah yang dibangun mampu menyerap rata-rata tiga hingga empat tenaga kerja secara langsung.
Lebih lanjut, program ini juga memicu efek berantai yang luas bagi perekonomian lokal. Ekosistem pendukung di sekitar kawasan perumahan mulai dari warung kelontong, industri genteng lokal, hingga sektor logistik dan transportasi turut merasakan pergerakan ekonomi yang positif.
Sebagai langkah lanjutan untuk memastikan akurasi data, Bank Indonesia berencana menggandeng Badan Pusat Statistik guna mengukur cakupan dampak komprehensif dari kebijakan tersebut melalui analisis keterkaitan ekonomi ke belakang maupun ke depan.
