TVRINews- Jakarta
Langkah cepat amankan stok pangan dan cegah lonjakan harga di kawasan timur Indonesia.
Pemerintah Indonesia mengambil langkah proaktif untuk memperkuat konektivitas serta efisiensi rantai pasok pangan di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua). hal ini difokuskan untuk mengamankan ketersediaan stok pangan dan mengendalikan laju inflasi menjelang kenaikan permintaan pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, menekankan krusialnya sinergi antarsektor dalam merespons potensi lonjakan harga pangan dan tantangan dinamika iklim global.
(Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo (Foto: @PerekonomianRI))
"Tekanan permintaan jelang Natal dan Tahun Baru sudah di depan mata. Karena itu, penguatan produksi, perbaikan konektivitas, hingga efisiensi distribusi menjadi kunci utama," ujar Dradjad saat memberikan pengarahan dalam agenda Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulampua 2026 di Makassar, Jumat 23 Oktober 2026.
Mengurai Tantangan Distribusi dan Komoditas
Stabilisasi harga di tingkat konsumen menjadi prioritas, terutama setelah catatan inflasi sektor pangan menyentuh angka 5,03 persen. Lonjakan signifikan terjadi pada komoditas hortikultura seperti cabai merah besar yang naik hingga 25,8 persen, cabai merah keriting sebesar 22 persen, serta cabai rawit sebesar 5,07 persen.
Untuk mengatasi disparitas harga akibat kendala geografis di kawasan timur Indonesia, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi menyepakati lima pilar kebijakan:
1. Optimalisasi SPHP: Pelaksanaan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan secara masif.
2. Dukungan Pembiayaan : Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara terarah bagi sektor pertanian dan perikanan.
3. Kerja Sama Antar Daerah (KAD): Memperluas integrasi wilayah surplus dengan area yang mengalami defisit pasokan.
4. Mitigasi Risiko Iklim : Modernisasi irigasi, penyesuaian pola tanam, dan penguatan sistem peringatan dini kekeringan.
5. Harmonisasi Kebijakan: Koordinasi berkelanjutan antara Tim Pengendalian Inflasi (TPI), Bank Indonesia, dan Perum BULOG.
Dukungan Stimulus dan Penjagaan Daya Beli
Sebagai benteng pertahanan daya beli masyarakat, pemerintah mengalokasikan Paket Stimulus Tahap II sebesar Rp26,34 triliun. Skema bantuan ini terbagi dalam beberapa instrumen strategis:
• Bantuan Pangan Beras : Dana sebesar Rp18,04 triliun dialokasikan untuk penyaluran beras 10 kilogram kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat.
• Penguatan Program Vokasi: Anggaran Rp6,26 triliun disiapkan guna membiayai program magang yang menyasar 150 ribu peserta.
• Insentif Fiskal dan Usaha Kecil : Penyediaan insentif Rp2,04 triliun serta alokasi SPHP kedelai senilai Rp500 miliar untuk menjamin ketersediaan bahan baku perajin tahu dan tempe.
Konektivitas Logistik dan Prospek Pertumbuhan Ekonomi
Meskipun menghadapi tantangan rantai dingin (cold chain) dan hambatan transportasi antarpulau, perekonomian wilayah timur menunjukkan performa positif. Pada triwulan II 2026, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi tercatat mencapai 6,95 persen (year-on-year), sementara Maluku dan Papua tumbuh sebesar 4,46 persen (year-on-year).
Guna mempertahankan tren positif ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengordinasikan BUMN sektor logistik untuk menjalankan proyek percontohan distribusi terpadu.
Petani dan nelayan lokal dihubungkan langsung dengan pembeli siaga (off-taker) seperti BUMD dan badan usaha daerah lainnya untuk memastikan kepastian harga serta kelancaran penyerapan hasil panen.
Dradjad menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi untuk memitigasi risiko inflasi pada triwulan akhir tahun ini.
"Di bawah arahan Presiden, koordinasi BUMN dan seluruh pemangku kepentingan terus ditingkatkan agar target pengendalian inflasi tercapai dan daya beli masyarakat tetap terjaga," pungkasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Menteri Pertanian/Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman, Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Djiwandono, perwakilan DPR RI, serta jajaran kepala daerah dan direksi BUMN terkait.
