TVRINews, Jakarta
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik dan ketegangan di Timur Tengah.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah perubahan skema pengadaan minyak mentah (crude oil), bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG) melalui Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2024.
Menurutunya, aturan tersebut membuka mekanisme pengadaan melalui kerja sama antarpemerintah (government-to-government/G2G) maupun pemerintah dengan badan usaha (government-to-business/G2B).
Bahlil mengatakan, pemerintah telah melakukan serangkaian rapat intensif untuk mengantisipasi kemungkinan perkembangan situasi geopolitik dalam beberapa hari ke depan. Langkah tersebut juga ditujukan untuk memastikan kebutuhan energi bagi industri dalam negeri tetap terpenuhi.
“Kita tahu bahwa geopolitik sampai sekarang masih belum menentu. Tidak bisa kita meramalkan atau menganalisa kapan berakhir, ketegangan di Timur Tengah terus terjadi," ujar Bahlil, Senin, 26 Oktober 2026.
"Pemerintah Indonesia atas arahan Bapak Presiden Prabowo memerintahkan kepada kami untuk segera melakukan langkah-langkah antisipasi, alternatif-alternatif yang paling terjelek pun, untuk bagaimana bisa mendapatkan sumber-sumber energi,” kata Bahlil menambahkan.
Ia menjelaskan selama ini Pertamina menjalankan pengadaan melalui mekanisme bisnis ke bisnis (business-to-business/B2B). Menurutnya, proses tender tersebut membutuhkan waktu dan tidak selalu menjamin pasokan tetap tersedia meskipun perusahaan telah mendapatkan penawaran dengan harga kompetitif.
Bahlil mencontohkan Pertamina pernah memenangkan tender dengan harga lebih murah, tetapi pasokan akhirnya diberikan kepada pembeli lain yang menawarkan harga lebih tinggi.
Dengan skema baru, pemerintah akan memiliki ruang lebih luas untuk menjalin kesepakatan pengadaan dengan negara-negara pemasok. Bahlil menyebut Badan Layanan Umum (BLU) nantinya akan ditugaskan dalam mekanisme pengadaan tersebut.
“Jadi nanti perpres ini nanti negara yang akan melakukan deal dengan negara-negara lain. Kita tahu nantinya adalah BLU (Badan Layanan Umum) yang ditugaskan,” ucap Bahlil.
Bahlil mengungkapkan Indonesia masih mengimpor minyak mentah, tetapi pemerintah tidak lagi melakukan impor minyak mentah dari kawasan Timur Tengah. Pemerintah, kata dia, akan mengembangkan pilihan negara pemasok untuk menjaga keberlanjutan pasokan energi.
Sementara, kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi melalui impor sekitar 82 persen, yang menurut Bahlil berasal dari Amerika Serikat.
Untuk solar, ia menyatakan Indonesia sudah tidak melakukan impor. Namun, impor masih dilakukan untuk sejumlah jenis bensin, termasuk Pertalite dengan RON 90 serta sebagian kebutuhan bensin beroktan RON 92, RON 95, dan RON 98.
“Atas dasar itu, maka dengan perpres ini akan lebih leluasa untuk mencari negara-negara mana saja yang bisa kita kembangkan,” tutur Bahlil.
Pemerintah berharap perubahan mekanisme pengadaan tersebut dapat memperluas pilihan sumber pasokan dan membantu mengantisipasi risiko akibat ketidakpastian geopolitik. Langkah ini juga diarahkan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat dan kebutuhan industri dalam negeri.
Meski demikian, pelaksanaan skema baru tersebut akan bergantung pada mekanisme teknis pengadaan, penetapan pihak yang bertanggung jawab, serta kesepakatan dengan negara pemasok.
