TVRINews, Jakarta
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen dapat diwujudkan. Menurutnya, berbagai kebijakan pemerintah yang mulai berjalan akan menjadi pendorong utama percepatan pertumbuhan dalam beberapa tahun ke depan.
Hal tersebut ia ungkapkan, saat menghadiri penutupan acara Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) di Jakarta Convention Center (JCC) pada Minggu, 28 Juni 2026 hari ini.
Lebih lanjut, ia menuturkan jika kondisi ekonomi nasional memiliki daya tahan yang kuat. Bahkan di tengah ketidakpastian global, Indonesia masih mampu mencatatkan pertumbuhan yang positif.
“Ketika global gonjang-ganjing saja kita masih bisa tumbuh 5,61 persen. Ini kan mesin pertumbuhan ekonomi baru dipanaskan,” ujarnya.
Purbaya mengatakan pemerintah kini tengah mengoptimalkan berbagai instrumen untuk mendorong aktivitas ekonomi, salah satunya melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha yang berorientasi ekspor.
Ia mencontohkan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang berada di bawah Kementerian Keuangan telah menyiapkan Program Pembiayaan Kawasan Ekonomi bagi UMKM eksportir. Program tersebut menawarkan pembiayaan dengan bunga maksimal 6 persen per tahun, bahkan dapat ditekan hingga 4 persen sesuai kebutuhan.
“Di Kemenkeu ada LPEI yang punya Program Pembiayaan Kawasan Ekonomi untuk UKM eksportir. Kita menawarkan suku bunga maksimal 6 persen per tahun, bahkan 4 persen jika diperlukan demi pertumbuhan,” katanya.
Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi 8 persen akan ditempuh secara bertahap. Pemerintah terlebih dahulu mengupayakan pertumbuhan di kisaran 6 persen, sebelum meningkat seiring menguatnya investasi, ekspor, serta produktivitas nasional.
Menurutnya, peluang mencapai target tersebut semakin terbuka dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi sejak akhir 2025. Pemerintah juga terus menggenjot berbagai kebijakan untuk memperkuat likuiditas, meningkatkan investasi, menjaga konsumsi masyarakat, dan mempercepat belanja negara.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan tetap melanjutkan reformasi fiskal, terutama pada sektor perpajakan dan kepabeanan. Reformasi itu diharapkan dapat memperkuat penerimaan negara sekaligus memberikan ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai pembangunan dan menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
