TVRINews, Jakarta
Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyambut positif keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menilai langkah ini dapat memberikan dampak baik bagi arah kebijakan ekonomi Indonesia ke depan.
“Pengumuman pergantian Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan merupakan berita yang positif bagi ekonomi,” kata Bhima, dalam siaran persnya, Selasa, 9 September 2025.
Bhima menyebut desakan agar Sri Mulyani diganti telah lama muncul, termasuk dari berbagai lembaga kajian dan kelompok masyarakat sipil. Kritik utama diarahkan pada kebijakan pajak yang dinilai tidak adil, pengelolaan anggaran yang tidak efisien, serta meningkatnya beban utang yang mempersempit ruang fiskal negara.
“Sebagai lembaga riset independen, CELIOS akan terus mengawal kebijakan Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani secara kritis dan objektif berbasis data,” tegasnya.
Bhima menyoroti lima langkah kebijakan yang perlu dilakukan Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Pertama, kebijakan pajak harus mendukung kelompok masyarakat menengah dan bawah. Ia mendorong penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 8 persen serta kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7 juta per bulan.
“Kebijakan pajak juga harus menyasar sektor ekstraktif melalui pajak produksi batubara, dan pajak windfall profit (anomali keuntungan),” lanjut Bhima.
CELIOS juga menilai penting untuk menerapkan pajak kekayaan sebesar 2 persen guna menekan ketimpangan dan meningkatkan penerimaan negara.
Kedua, Bhima meminta evaluasi terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan di era Sri Mulyani, tanpa mengganggu pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur dasar.
“Karena [efisiensi anggaran Srimul] telah menimbulkan guncangan pada dana transfer daerah dan kenaikan pajak daerah yang merugikan masyarakat,” ungkapnya.
Ketiga, pemerintah didorong untuk melakukan restrukturisasi utang negara guna menekan beban bunga utang. CELIOS mendorong penggunaan skema seperti debt swap for energy transition, debt swap for nature, hingga pembatalan utang yang dinilai merugikan.
Keempat, Bhima menuntut pencopotan wakil menteri serta pejabat di Kementerian Keuangan yang merangkap jabatan di BUMN, karena bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
“Untuk menghindari konflik kepentingan,” jelasnya.
Kelima, CELIOS meminta audit menyeluruh terhadap perusahaan penerima insentif pajak seperti tax holiday dan tax allowances, termasuk laporan keuangan dan dampak ekonominya.
“Tidak boleh lagi ada insentif fiskal yang memperburuk ketimpangan antara perusahaan skala besar dan pelaku usaha UMKM,” tegas Bhima.
CELIOS juga mendorong transparansi insentif fiskal melalui pelaporan terbuka secara berkala kepada publik, agar kebijakan lebih akuntabel dan berpihak pada keadilan sosial.
