TVRINews, Jakarta
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyebut masih terdapat kekurangan kontrak pasokan batu bara untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik milik PT PLN (Persero).
Ia menjelaskan, total kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun. Sementara itu, pemerintah telah menetapkan penugasan produksi batu bara sekitar 190 juta ton untuk menjamin ketersediaan pasokan nasional.
Namun demikian, hingga saat ini baru sekitar 134 juta ton yang telah terikat kontrak. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 20 juta ton yang belum mendapatkan kepastian kontrak pasokan.
“Dari total kebutuhan PLN 154 juta ton, yang sudah dikontrak sekitar 134 juta ton, jadi masih kurang sekitar 20 juta ton yang belum terkontrak,” ujar Bahlil, dikutip Rabu, 17 Juni 2026.
Bahlil mengungkapkan, dirinya telah melakukan pertemuan intensif dengan jajaran direksi PLN yang dipimpin Direktur Utama Darmawan Prasodjo selama sekitar lima setengah jam untuk memastikan ketersediaan pasokan energi primer tersebut.
Pertemuan itu, kata dia, dilakukan untuk menyamakan data dan menghindari perbedaan persepsi terkait kebutuhan batu bara bagi pembangkit listrik nasional.
Ia juga menyoroti kebutuhan PLN terhadap batu bara kalori menengah yang dinilai lebih sesuai untuk operasional pembangkit, meskipun ketersediaannya saat ini semakin terbatas.
Selain itu, Bahlil menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar pengawasan terhadap pengadaan energi primer PLN diperketat.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan membentuk tim khusus pengadaan yang melibatkan Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, serta BPKP.
“Arahan Presiden jelas, kita bentuk tim pengadaan agar pengawasan lebih ketat, supaya tidak ada lagi masalah dalam proses ini,” pungkasnya.
