TVRINews – Jakarta
Bapanas dan BPS menyempurnakan metodologi Susenas Maret 2026, sementara ketimpangan konsumsi pangan antarwilayah masih menjadi sorotan.
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) nasional pada 2026 tercatat mencapai 95,6 naik dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar 95,1 sekaligus melampaui target Rencana Strategis (Renstra) Badan Pangan Nasional (Bapanas) 2026 yang dipatok di angka 94,5.
Kenaikan ini mencerminkan pergeseran positif pada kualitas konsumsi pangan penduduk, meski pemerataan antarkelompok pangan dan antarwilayah masih memerlukan perhatian lebih lanjut.
Merujuk pada olahan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) periode Maret 2026, rata-rata asupan energi masyarakat berada pada level 2.067 kilokalori (kkal) per kapita per hari atau setara 98,4 persen dari Angka Kecukupan Energi (AKE). Pada saat yang sama, konsumsi protein mencapai 62,9 gram per kapita per hari, atau 110,3 persen dari Angka Kecukupan Protein (AKP).
Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas, Hamid Sangadji, menilai peningkatan skor PPH tersebut sebagai indikasi membaiknya kualitas santapan harian masyarakat. Namun, ia menekankan bahwa angka rata-rata nasional perlu dibaca secara cermat agar ketimpangan di lapangan tidak terlewat.
"Ini jadi sinyal positif adanya perbaikan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang semakin beragam dan bergizi seimbang. Tapi capaian ini juga perlu kita cermati, terutama untuk melihat keseimbangan konsumsi antarkelompok pangan dan kesenjangan antarwilayah," ujar Hamid, pada lama resminya, Minggu, 22 November 2026.
Penyempurnaan Metodologi dan Cakupan Data
Pada penghitungan tahun 2026, Bapanas berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperbarui pendekatan pengolahan data. Pembaruan tersebut mencakup perhitungan komposisi pangan olahan serta makanan dan minuman siap saji, sehingga potret konsumsi dan gizi yang dihasilkan lebih mendekati kondisi aktual di masyarakat.
Ketua Tim Kerja Konsumsi dan Pengeluaran Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS, Ma'arif Ibnu Khoer, menyampaikan bahwa Susenas Maret 2026 menghimpun data dari 356.000 rumah tangga di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
"Data Maret 2026 mencakup 356.000 rumah tangga di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, dengan rincian konsumsi berbagai komoditas pangan yang ada dalam kuesioner Susenas. Data ini kita olah untuk menghasilkan gambaran konsumsi 9 kelompok pangan, yang hasilnya menjadi salah satu rujukan untuk membaca perkembangan pola konsumsi pangan masyarakat secara nasional maupun wilayah," jelas Ma'arif.
Kinerja Kelompok Pangan dan Pangan Lokal
Sejumlah kelompok komoditas mencatat realisasi di atas target Renstra Bapanas. Asupan pangan hewani mencapai 155,8 gram per kapita per hari, melampaui target 131,70 gram. Sementara itu, konsumsi sayur dan buah tercatat 259,7 gram per kapita per hari, lebih tinggi dari sasaran 247,78 gram.
Di sisi lain, konsumsi umbi-umbian pada 2026 berada di angka 55 gram per kapita per hari, mendekati target 56,07 gram. Perkembangan pada kelompok ini turut memberi kontribusi terhadap kenaikan skor PPH sebesar 0,15 poin dibanding tahun lalu.
Hamid menegaskan bahwa dorongan terhadap komoditas pangan lokal masih sangat dibutuhkan, terutama pada kategori umbi-umbian serta padi-padian. Komoditas seperti singkong, sagu, ubi, jagung, dan sorgum diposisikan sebagai sumber karbohidrat alternatif untuk memperkaya variasi menu.
"PR-nya di kelompok umbi-umbian dan padi-padian, kita perkuat lagi pangan lokal seperti singkong, sagu, ubi, jagung, dan sorgum sebagai sumber karbohidrat alternatif. Bukan untuk menggantikan nasi ya bapak-ibu, tapi alternatif pilihan sehingga konsumsi kita lebih beragam," tegas Hamid.
Catatan Akademisi dan Arah Kebijakan Daerah
Guru Besar IPB University, Drajat Martianto, menyambut baik pembaruan metodologi PPH karena memperkuat ketepatan pengukuran konsumsi pangan. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pembacaan data harus mempertimbangkan keragaman karakter serta potensi tiap daerah.
"Hasil PPH juga perlu memperhatikan distribusi capaian antarwilayah dan kelompok pengeluaran. Jadi rata-rata nasional dilengkapi analisis kesenjangan supaya arah intervensi lebih tepat sasaran dan target konsumsi pangan ideal dapat diterjemahkan sesuai potensi daerah," kata Drajat.
Bapanas mendorong pemerintah daerah memanfaatkan capaian skor PPH sebagai rujukan evaluasi sekaligus perumusan program peningkatan mutu konsumsi yang selaras dengan potensi lokal.
"Penjelasan Skor PPH yang kami sampaikan semoga dapat menjadi instrumen dalam perencanaan konsumsi, penyediaan, dan produksi pangan, termasuk penyusunan kebijakan penganekaragaman konsumsi pangan serta Rencana Aksi Daerah (RAD) yang membuka ruang lebih luas bagi pemanfaatan pangan lokal. Sejalan dengan upaya membangun pola konsumsi yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman," tutur Hamid.
Tujuh Provinsi di Atas Rata-Rata Nasional
Berdasarkan data yang dihimpun, tujuh provinsi mencatat skor PPH 2026 melampaui rata-rata nasional sebesar 95,6, yaitu:
• Jawa Timur: 97,7
• DI Yogyakarta: 96,6
• Jawa Tengah: 96,5
• Lampung: 96,2
• Jawa Barat: 95,9
• DKI Jakarta: 95,8
• Sumatera Selatan: 95,7










