TVRINews – Dubai
Departemen Keuangan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi baru terhadap jaringan perdagangan emas dan penyelundupan uang tunai lintas negara untuk memutus aliran dana Hizbullah yang selama ini beroperasi di luar sistem perbankan formal.
Pemerintah Amerika Serikat kembali memperketat tekanan finansial terhadap kelompok Hizbullah dengan menyasar jalur pendanaan non-perbankan mereka. Langkah terbaru Washington yang diumumkan pada Rabu 18 November 2026 lalu ini menargetkan tiga individu dan tiga entitas yang diduga kuat mengelola aliran dana melalui transaksi emas serta penyelundupan uang tunai dari kawasan Afrika.
Kebijakan ini melengkapi rangkaian gempuran fisik yang dilakukan militer Israel sejak konfrontasi terbuka meletus pada Oktober 2023. Selama periode tersebut, Israel telah menghancurkan berbagai infrastruktur ekonomi kelompok tersebut, mulai dari lembaga keuangan Al-Qard Al-Hassan yang kerap disebut sebagai bank de facto Hizbullah, tempat penukaran valuta asing, hingga jaringan stasiun pengisian bahan bakar.
Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menegaskan bahwa langkah Washington merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk membendung pengaruh regional Iran. "Upaya rezim Iran untuk melanggar kedaulatan Lebanon melalui proksi teror seperti Hizbullah tidak akan ditoleransi. Pemerintah AS akan terus memutus upaya Iran dalam mendanai proksinya di kawasan," ujar Bessent sebagaimana dikutip dari laporan Arab News.
Dalam daftar sanksi terbaru ini, Departemen Keuangan AS memasukkan nama dua bersaudara asal Lebanon, Hassan dan Ibrahim Khechen, beserta dua perusahaan emas yang terafiliasi dengan mereka, yakni Gold Global Company dan Sankari Gold Kuyumculuk Ticaret Limited Sirketi. Kedua perusahaan tersebut dituduh memfasilitasi pergerakan emas batangan serta uang tunai yang berasal dari Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) untuk dikonversi menjadi dana likuid bagi Hizbullah.
Otoritas AS juga menyoroti keterkaitan Ibrahim Khechen dengan kasus penangkapan seorang kurir di Bandara Internasional Beirut pada Februari 2025. Saat itu, petugas menyita uang tunai sebesar 2,5 juta dolar AS atau setara sekitar Rp39,5 miliar (dengan asumsi kurs Rp15.800 per dolar AS) dari dalam tas jinjing kurir tersebut. Peristiwa ini dinilai Washington sebagai bukti nyata ketergantungan jaringan tersebut pada kurir uang tunai lintas batas.
Selain entitas komersial, sanksi turut menyasar organisasi amal di Lebanon selatan, Wa Ta’awanu Association, beserta pendirinya, Afif Abdel Rida Chouman. Lembaga ini dituding memanfaatkan kedok kegiatan kemanusiaan untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari donatur luar negeri guna mendukung aktivitas militan di wilayah perbatasan.
Ketahanan Ekonomi Paralel
Meski pembatasan terhadap lembaga perbankan semakin ketat—termasuk larangan bertransaksi dengan Al-Qard Al-Hassan oleh otoritas Lebanon tahun lalu—sejumlah pengamat menilai jaringan finansial Hizbullah memiliki daya tahan yang kompleks. Perdagangan emas menjadi salah satu instrumen utama karena logam mulia mudah dipindahkan melintasi batas negara dan sulit dilacak dibandingkan transfer perbankan konvensional.
Laporan The New York Times yang meninjau catatan pembukuan serta analisis pakar ekonomi mencatat adanya peningkatan signifikan pada penjualan emas oleh kelompok tersebut selama setahun terakhir. Langkah likuidasi emas ini diduga dipicu oleh menyusutnya cadangan devisa dan emas mereka akibat serangan udara Israel.
Pakar keuangan asal Lebanon, Amir Al-Meqdad, yang melakukan studi mengenai sistem pendanaan Hizbullah tahun ini, menjelaskan bahwa sanksi AS memang menekan arus kas kelompok tersebut. Namun, sistem ekonomi paralel yang telah dibangun selama empat dekade dinilai masih berfungsi.
"Sistem ini tidak hanya bersifat militer, tetapi memiliki aspek vital yang terintegrasi dan bersentuhan langsung dengan masyarakat," ungkap Al-Meqdad kepada Arab News.
Menurutnya, krisis ekonomi Lebanon sejak 2019 yang mendorong masyarakat beralih ke transaksi tunai justru mempermudah pergerakan dana yang tidak terpantau otoritas moneter. Hizbullah disebut mengoperasikan sistem kliring internal serta memanfaatkan perusahaan dagang sebagai kedok transfer nilai berbasis perdagangan.
Berdasarkan estimasi Al-Meqdad, anggaran tahunan Hizbullah berkisar antara 1 miliar hingga 1,3 miliar dolar AS (sekitar Rp15,8 triliun hingga Rp20,54 triliun). Dari total anggaran tersebut, sekitar 62 persen bersumber dari dukungan Iran, sementara 22 persen berasal dari ekonomi paralel seperti perdagangan informal dan jaringan luar negeri. Sisanya ditopang oleh institusi sosial sebesar 9 persen, diaspora 4 persen, serta donasi lokal sebesar 3 persen.
Tekanan di Lapangan dan Luar Negeri
Di tengah pengawasan internasional yang ketat, distribusi gaji bagi para anggota di lapangan dilaporkan masih berjalan. Penulis politik Ali Al-Amin menyebutkan bahwa Hizbullah membutuhkan ratusan ribu dolar setiap bulannya untuk membayar gaji petempur, merawat anggota yang terluka, serta menyantuni keluarga korban tewas.
Para petempur dilaporkan menerima upah tunai berkisar 500 hingga 700 dolar AS (sekitar Rp7,9 juta hingga Rp11,06 juta) per bulan, angka yang jauh melampaui upah minimum resmi Lebanon sebesar 312 dolar AS (sekitar Rp4,93 juta).
Kendati demikian, tanda-tanda tekanan finansial mulai terlihat setelah kelompok tersebut menghentikan sebagian pembayaran kompensasi yang dijanjikan kepada para pendukungnya pada Mei lalu. Juru Bicara Utama Hizbullah, Youssef Al-Zein, mengakui adanya beban berat akibat eskalasi konflik dan gelombang pengungsian.
"Sumber daya saat ini dikelola berdasarkan skala prioritas. Tidak diragukan lagi memang ada tekanan, tetapi Hizbullah mampu mengatasinya," kata Al-Zein kepada The New York Times.
Tekanan terhadap jaringan ini juga meluas ke negara-negara Teluk. Pada Maret lalu, otoritas Uni Emirat Arab (UEA) mengumumkan telah membongkar jaringan pencucian uang yang terhubung dengan Hizbullah dan Iran yang beroperasi melalui perusahaan komersial, meski pihak Hizbullah membantah memiliki kehadiran di negara tersebut.
Ke depan, kemampuan Hizbullah mempertahankan arus kasnya tetap menjadi tanda tanya besar, terutama karena Iran sendiri tengah menghadapi tekanan ekonomi pascaperang yang berpotensi memangkas nilai bantuannya.
Namun, Al-Meqdad menilai sumber pendanaan kelompok tersebut sulit dihilangkan sepenuhnya karena adanya basis komunitas yang loyal di dalam maupun luar negeri. "Sumber pendanaan bisa dipersempit, tetapi tidak bisa dihapuskan seluruhnya karena selalu ada jalur alternatif baru," pungkasnya.










